UU Polri Resmi Disahkan, Ini 7 Perubahan Besar yang Akan Mengubah Wajah Kepolisian Indonesia
- Istimewa
Jakarta, VoxPop – DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-21 DPR RI yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat paripurna.
“Setuju,” jawab anggota dewan secara serentak.
Pengesahan UU Polri ini menjadi salah satu langkah penting dalam agenda reformasi kepolisian. DPR menyebut perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa revisi UU Polri memuat tujuh substansi utama yang menjadi fokus perubahan. Seluruh poin tersebut diarahkan untuk memperkuat profesionalisme, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan terhadap institusi Polri.
1. Menegaskan Arah Transformasi Polri
Perubahan pertama menitikberatkan pada penegasan tujuan dan arah transformasi Polri. Dalam regulasi baru ini, Polri diarahkan menjadi institusi yang lebih terbuka, transparan, profesional, berintegritas, dan memiliki kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di tengah tuntutan reformasi yang terus berkembang.
2. Pengawasan Diperkuat dan Didukung Teknologi Modern
Substansi kedua berkaitan dengan penguatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Selain itu, UU Polri yang baru juga menekankan penerapan prinsip keterbukaan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih modern.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja aparat kepolisian juga diperkuat melalui perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Menurutnya, advokat kini dapat mendampingi klien sejak tahap awal pemeriksaan dan memiliki ruang yang lebih aktif dalam membela kepentingan klien.
“KUHAP baru sejak saat sebelum berstatus sebagai saksi bisa didampingi advokat 24 jam dan advokat bisa bersikap aktif membela kepentingan kliennya,” ujar Habiburokhman.
