Kemendagri Usul Anggaran 2027 Ditambah Rp6,27 Triliun
- Dokumentasi Kemendagri.
Jakarta, VoxPop – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar anggaran untuk tahun 2027 ditambah Rp6,27 triliun dari pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas Rp4,65 triliun.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pagu indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan kementeriannya mengingat program prioritas nasional dan tugas penting lainnya yang diemban.
“Oleh karena itu, kami melihat bahwa ada terdapat kebutuhan anggaran, usulan kebutuhan anggaran tambahan sebanyak Rp6,27 triliun,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Ia menjelaskan total pagu indikatif Kemendagri tahun 2027 mengalami penurun 40 persen dibanding pagu alokasi anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp7,8 triliun.
Menurut Tito, perhitungan kebutuhan program kegiatan yang akan diselenggarakan tahun depan, Kemendagri membutuhkan tambahan anggaran Rp6,27 triliun sehingga total pagu anggaran diproyeksikan menjadi Rp10,93 triliun.
Dia menjelaskan kerja strategis Kemendagri tahun 2027 fokus pada mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, pembangunan tiga juta rumah, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan daerah 3T, dan penuntasan tuberkulosis.
Kemendagri, kata dia, juga memiliki kegiatan yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda, seperti seleksi penerimaan calon praja, seleksi komisioner penyelenggara pemilu, serta penguatan administrasi kependudukan dan identitas digital.
Sementara itu, Komisi II DPR RI menyatakan mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat berikutnya.
Komisi II meminta Kemendagri untuk segera menyampaikan matriks rinci program-program prioritas yang terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi anggaran tahun 2027 dan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. (Ant)
MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami
MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi.
