Nadiem Bakal Dapat Amnesty dari Prabowo? Ini Kata Yusril
- ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Jakarta, VoxPop – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan belum ada arahan maupun usulan terkait pemberian amnesti kepada Nadiem Makarim.
Menurut Yusril, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada proses hukum yang sedang berlangsung dan hingga kini belum membahas opsi amnesti bagi Nadiem.
"Belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden," kata Yusril saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis 2 Juli 2026.
Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai peluang Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Nadiem, seperti abolisi yang sebelumnya diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.
Yusril menjelaskan pembahasan mengenai amnesti belum dilakukan karena perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Usai putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa masih dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum, termasuk banding.
Ia juga menilai jaksa penuntut umum maupun tim penasihat hukum telah memperoleh kesempatan yang setara selama persidangan untuk menghadirkan saksi dan alat bukti di hadapan majelis hakim.
"Dari pihak kejaksaan tidak begitu banyak berupaya membangun opini. Sementara dari pihak Pak Nadiem melalui media sosial atau media massa banyak sekali opini yang dibentuk," ujar Yusril.
Sebelumnya, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022.
Selain pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan uang pengganti Rp809,59 miliar subsider lima tahun penjara.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan Nadiem menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. (ant)
KY Temukan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim di Kasus Andrie Yunus dan Nadiem Makarim
Komisi Yudisial (KY) menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim pengadilan tingkat pertama yang memutus kasus Andrie Yunus dan Nadiem Makarim.
