Heboh Nama Istri dan Anak Menteri PU di Surat Dinas ke AS, Kementerian: Bukan Pakai APBN, tapi Dana Pribadi
- VoxPop/Siska Permata Sari
Jakarta, VoxPop – Ramainya potongan surat dinas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang beredar di media sosial memicu beragam pertanyaan dari publik. Sorotan utama tertuju pada tercantumnya nama istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo dalam dokumen perjalanan ke Amerika Serikat.
Banyak warganet mempertanyakan alasan anggota keluarga ikut tercantum dalam surat dinas tersebut, hingga muncul dugaan mengenai penggunaan anggaran negara.
Menanggapi polemik yang berkembang, Kementerian PU akhirnya memberikan penjelasan resmi. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menegaskan bahwa pencantuman nama anggota keluarga dalam dokumen tersebut berkaitan dengan proses administrasi pengurusan visa, bukan berarti perjalanan mereka dibiayai oleh negara.
Apri menepis anggapan bahwa keberangkatan istri dan anak Menteri PU menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memastikan apabila anggota keluarga ikut dalam perjalanan ke Amerika Serikat, seluruh biaya ditanggung secara pribadi.
"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," kata Apri di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada dana negara maupun uang pajak masyarakat yang dipakai untuk membiayai perjalanan anggota keluarga Menteri PU.
"Tidak pakai APBN," ucapnya.
Nama Istri dan Anak Menteri Dicantumkan untuk Pengurusan Visa
Menurut Apri, nama Irma Hermawati dan Aurellia Tsabitha Meidirama yang muncul dalam surat dinas bukan tanpa alasan. Keduanya dimasukkan ke dalam daftar sebagai bagian dari proses administrasi pengajuan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan prosedur yang biasa dilakukan agar proses pengurusan dokumen perjalanan menjadi lebih mudah.
"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," jelasnya.
Penjelasan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang setelah potongan surat dinas tersebut viral di berbagai platform media sosial.
