Ombudsman Soroti Tata Kelola MBG, Dorong BGN Bangun Komunikasi Dua Arah dengan Mitra
- ANTARA FOTO/Maulana Surya
Jakarta, VoxPop – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) membangun komunikasi dua arah dengan para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting agar penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif serta mampu memperbaiki tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Dorongan itu disampaikan usai Ombudsman RI menggelar pertemuan dengan Presidium Mitra MBG di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026. Dalam audiensi tersebut, para mitra menyampaikan berbagai masukan, terutama terkait komunikasi dengan BGN yang dinilai belum berjalan secara optimal.
Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher mengatakan lembaganya ingin berperan sebagai penghubung sekaligus mediator agar aspirasi dari seluruh pihak dapat didengar sebelum kebijakan diambil.
"Ombudsman ingin menjadi katalisator dan mediator untuk membangun komunikasi, bagaimana kami harus mendengar aspirasi semua pihak dalam rangka mengambil keputusan agar lebih soft dan bisa diterima oleh masyarakat," ujar Nuzran, Rabu, 8 Juli 2026.
Aspirasi Mitra Akan Ditindaklanjuti
Nuzran menjelaskan berbagai masukan yang diterima dari mitra MBG akan dibahas lebih lanjut secara internal di Ombudsman RI.
Hasil pembahasan tersebut nantinya dapat dikembangkan melalui mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO) maupun Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan program MBG.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Ombudsman Nilai Tata Kelola Masih Perlu Dibenahi
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan lembaganya sebelumnya juga telah memberikan sejumlah saran perbaikan kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia mengatakan aspirasi yang diterima dari para mitra akan menjadi bahan pertimbangan Ombudsman dalam menentukan langkah tindak lanjut.
Karena itu, Ombudsman memandang positif pertemuan dengan Presidium Mitra MBG sebagai upaya memperbaiki tata kelola program pemerintah tersebut.
"Bagaimana pun niatan awal pemerintah sudah baik, tapi cara dan prosesnya yang perlu dibenahi dan dikoreksi. MBG ini salah satu program untuk menghidupkan ekonomi," kata Fikri.
Selain melakukan pembahasan internal, Ombudsman juga berencana menyampaikan hasil audiensi kepada Kepala Badan Gizi Nasional beserta pihak terkait lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dengan para mitra pelaksana program.
Program MBG Dipastikan Tetap Berjalan
Di sisi lain, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis akan terus dilanjutkan.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan program tersebut merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan tidak akan dihentikan.
Menurut Hashim, pemerintah bertekad memberikan makanan bergizi kepada seluruh anak-anak serta ibu hamil yang membutuhkan.
"Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil. Kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan," ujarnya.
Hashim juga menyebut gagasan Program Makan Bergizi Gratis telah dicetuskan Presiden Prabowo sejak sekitar tahun 2006.
Menurutnya, program tersebut lahir dari keinginan Presiden untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting.
Dengan adanya masukan dari Ombudsman dan para mitra pelaksana, diharapkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dapat terus disempurnakan sehingga pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
BGN Naikkan Status Kasus Keracunan MBG Jadi Kejadian Fatal, Kepala SPPG Terancam Dicopot
BGN selanjutnya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang terlibat dalam keracunan program MBG tersebut untuk mencari penyebab insiden tersebut.
