Prabowo Diundang Iran untuk Datang ke Teheran
- VoxPop.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VoxPop – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan undangan pemerintah Republik Islam Iran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke ibu kota negara tersebut.
Muzani menyebut undangan itu disampaikan oleh pemerintah Iran saat menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Masyhad, Iran.
"Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran," kata Muzani seusai pertemuan dengan Mahkamah Agung di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Undangan tersebut, kata dia, sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo sekembalinya dari Masyhad, Iran.
Namun dia belum mengetahui apa respon Presiden Prabowo atas undangan tersebut.
"Undangan sudah kami sampaikan ke Pak Prabowo," ujarnya.
Pada Kamis, 9 Juli 2026, Ketua MPR RI dan Menteri Luar Negeri Sugiono berangkat ke Masyhad sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Saat kunjungan tersebut, kata dia, mereka diterima langsung oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang juga ketua juru runding antara Iran dan Amerika Serikat.
"Doktor Mohammad Ghalibaf menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat dan Bangsa Indonesia, serta Pemerintah Republik Indonesia," katanya.
Selain itu, Muzani yang berangkat sebagai representatif pemerintah dan rakyat Indonesia juga menyampaikan duka cita mendalam dari rakyat dan bangsa Indonesia atas wafatnya pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyat Iran.
"Kami berbelasungkawa atas hal tersebut, kami merasakan bagaimana rakyat Iran merasa sedih atas meninggalnya pimpinan yang sangat dicintai. Rakyat Indonesia berdoa mudah-mudahan rakyat Iran bisa tabah dalam menghadapi musibah ini," ucapnya. (Ant)
Cerita Prabowo Diminta Presiden Korsel Buka Jalur Dialog dengan Korut
Menurut Prabowo, permintaan tersebut mencerminkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
