Lewat Buku 'Menuju Timika yang Menyala', Alfian Akbar Bedah Kebijakan Otsus Papua
- Istimewa
Jakarta, VoxPop – Tokoh pemuda sekaligus politisi asal Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan baru saja merilis karya intelektual terbarunya yang bertajuk ‘Menuju Timika yang Menyala’.
Acara peluncuran ini menjadi momentum diskursus publik yang tajam dalam mengevaluasi implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan arah pembangunan di Tanah Papua.
Peluncuran buku tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan diisi dengan diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan.
Anggota DPRK Mimika Jalur Otsus, Dominggus Kapiyau, serta akademisi Habelino Seradora Sawaki turut hadir membedah isi buku tersebut. Acara ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mimika Yohanis Michael Yanwarin, jajaran Forkopimda, perwakilan OKP Cipayung, hingga para pimpinan KNPI.
Gagasan yang tertuang dalam buku ini bukanlah pemikiran yang lahir secara instan. Alfian menjelaskan bahwa karyanya adalah bentuk konsistensinya dalam mengawal narasi pembangunan Papua yang telah ia rekam sejak delapan tahun silam.
“Awalnya ini adalah tulisan-tulisan lama yang saya buat sejak sekitar tahun 2018. Setelah saya kumpulkan, ternyata cukup layak untuk dibukukan menjadi gagasan yang utuh. Akhirnya hari ini kita dapat meluncurkan Menuju Timika Yang Menyala,” kata Alfian, dikutip Rabu, 15 Juli 2026.
Secara garis besar, buku ini lahir dari analisis kritis Alfian terhadap ketimpangan ekonomi, persoalan kemanusiaan, dan kebijakan afirmatif negara lewat Otsus Papua yang dinilai masih perlu dibenahi agar kesejahteraannya merata.
“Papua hari ini berada di persimpangan jalan. Negara telah memberikan landasan melalui Otonomi Khusus sebagai instrumen afirmasi dan pemberdayaan. Namun, setelah lebih dari dua dekade, kita masih melihat berbagai persoalan struktural yang harus diselesaikan bersama,” tegasnya.
Untuk mengurai persoalan struktural tersebut, Alfian menyajikan enam isu strategis yang dirancang sebagai referensi komprehensif bagi para birokrat, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.
Keenam isu itu mencakup: tinjauan politik hukum Otsus, dorongan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang transparan, pentingnya pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat akar rumput, pematangan konsolidasi demokrasi di Mimika, penyelesaian sengketa wilayah lewat pendekatan hukum dan sosiologis, hingga analisis dampak strategi pemekaran daerah terhadap ekonomi.
