KPK-Kemendagri Bakal Keliling ke 10 Klaster Wilayah Buntut Marak Kepala Daerah Kena OTT
- Dokumentasi Kemendagri.
Jakarta, VoxPop – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendatangi 10 klaster wilayah untuk melakukan pencegahan korupsi terhadap kepala daerah.
Safari tersebut nantinya akan dihadiri oleh Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah dan jajaran perangkat daerah lainnya.
"Kita akan datang ke 10 titik, 10 tempat," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Jumat, 24 Juli 2026.
Tito menjelaskan, pihaknya juga akan memonitor, mendeteksi, dan berusaha menginventarisir anggaran yang dirasa tidak efisien untuk diefisienkan.
"Tim dari Kemendari dan tim dari KPK akan bersama-bersama, disamping tentunya upaya penindakan tentunya menjadi hak domain dari penegak hukum khususnya KPK," ungkapnya.
Ia turut menyoroti berbagai sektor yang rawan terjadinya korupsi di antaranya, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan publik.
"Mulai dari perencanaan, ada program titipan, ada pokir, pokir yang tidak selaras, proyek tanpa kebutuhan dibuat gitu. Kemudian ada penganggaran, pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
"Kemudian pada saat pelaksanaannya kurang volume. Pada saat pembayaran. Kemudian juga ada manajemen ASN ini, di antaranya transaksional dalam jabatan, mutasi, dan lain-lain, disampaikan tadi," sambungnya.
Diharapkan, safari ini akan digelar secepatnya, rencananya dimulai pada pekan depan dengan meng-cover seluruh Provinsi serta Kabupaten se-Indonesia.
tvOnenews.com/Aldi Herlanda
KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Kuota Haji Yaqut ke Pengadilan Tipikor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara kasus korupsi mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
