Menkes Sebut 112 Juta Warga RI Kekurangan Gizi: MBG Solusi Tepat
- tvOnenews.com/Syifa Aulia
Jakarta, VoxPop – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi tepat untuk mengatasi persoalan gizi yang masih dialami jutaan masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak-anak.
Pernyataan itu disampaikan Budi usai mengikuti rapat koordinasi perbaikan tata kelola Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.
"Di mata Kementerian Kesehatan (Kemenkes), masalah gizi adalah salah satu masalah utama kesehatan. Jadi kalau program (MBG) ini berhasil, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai," kata Budi.
Budi memaparkan,berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, empat desil terbawah penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan gizi.
"Kalau satu desil itu 10 persen, 28 juta (jiwa). Empat desil itu 100 juta masyarakat Indonesia, data Susenas kita terakhir, itu kekurangan gizi 112 juta (orang). Itu nomor satu," ujar Budi.
Selain persoalan kekurangan gizi, Kementerian Kesehatan juga masih menyoroti tingginya angka stunting atau tengkes pada balita. Saat ini prevalensinya masih berada sedikit di bawah 20 persen dari sekitar 25 juta balita di Indonesia.
Budi menegaskan, kekurangan gizi pada masa balita dapat berdampak besar terhadap pertumbuhan dan kualitas hidup anak pada masa mendatang.
Persoalan serupa juga ditemukan pada kelompok usia sekolah. Berdasarkan hasil program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah, sebagian besar pelajar mulai jenjang SD hingga SMA terdeteksi mengalami kekurangan gizi.
Meski demikian, Budi mengungkapkan kondisi berbeda ditemukan di sejumlah wilayah perkotaan. Di daerah tersebut, pemerintah justru menemukan kasus kelebihan gizi pada siswa SMA maupun masyarakat dewasa.
"Oleh karena itu saya ingin tekankan, program ini sangat bagus di mata Kementerian Kesehatan. Program Bapak Presiden ini sangat bagus," ungkapnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejak mulai dijalankan, program tersebut memunculkan beragam tanggapan. Pendukung menilai MBG mampu meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Di sisi lain, program ini juga menuai kritik terkait besarnya kebutuhan anggaran, tata kelola pelaksanaan, hingga polemik penggunaan anggaran yang dikaitkan dengan kasus korupsi.
Menkum Buka Suara soal Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan, Begini Respons Pemerintah
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberi respons terkait putusan MK yang memerintahkan bahwa anggaran MBG harus dipisahkan dari dana pendidikan di APBN.
