MK: MBG Pakai Anggaran Pendidikan sebagai Cara Pemerintah Penuhi Mandat 20 Persen Dana Pendidikan
- VoxPop.co.id/M Ali Wafa
"Istilah 'operasional penyelenggaraan pendidikan' dapat dimaknai unsur-unsur atau komponen utama yang berkaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan pendidikan," jelas Daniel.
"Di mana tanpa komponen tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan," tegasnya.
Dalam perkara ini, MK mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang teregistrasi dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
Permohonan tersebut diajukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) Miftahol Arifin, Ketua Divisi Hukum dan Advokasi TB Nusantara Umran Usman, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rizka Anung Andita yang berstatus pelajar maupun mahasiswa, serta Sa'ed yang merupakan seorang guru honorer.
Melalui putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan agar pada penyusunan APBN tahun-tahun berikutnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis dipisahkan dan tidak lagi dimasukkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.
Mahkamah menetapkan pemisahan anggaran tersebut wajib direalisasikan paling lambat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028.
Dalam pertimbangannya, MK juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pendidikan.
BGN Bantah Program MBG Ganggu Pos Anggaran Pendidikan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan bahwa program prioritas yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu pos anggaran pendidikan.
