Luhut Sebut Dukcapil Jadi Kunci Transformasi Digital Pemerintah, Dorong Layanan Publik Berbasis AI
- [Istimewa]
Capaian tersebut dinilai menjadi modal besar dalam membangun ekosistem layanan digital nasional yang terintegrasi dan terpercaya.
Digitalisasi Bansos Pangkas Waktu hingga Satu Menit
Selain layanan administrasi, Luhut menyoroti pemanfaatan data Dukcapil dalam transformasi sistem perlindungan sosial nasional.
Menurutnya, integrasi data kependudukan dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga memungkinkan proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara otomatis melalui teknologi face recognition dan pertukaran data lintas instansi.
Ia menyebut hasil uji coba digitalisasi bantuan sosial menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan.
"Hasil uji coba digitalisasi bansos menunjukkan dampak yang signifikan. Waktu proses penetapan penerima bantuan yang sebelumnya dapat mencapai 75 hingga 200 hari kini dipangkas menjadi hanya satu menit saja. Beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus pengajuan bantuan juga turun drastis," ungkapnya.
Menurut Luhut, sistem tersebut juga akan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sekaligus mengurangi potensi kesalahan penyaluran.
AI Dinilai Mampu Hemat Anggaran Negara
Luhut menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kolaborasi antarkementerian dan lembaga.
Ia menegaskan interoperabilitas data menjadi syarat utama agar pelayanan publik semakin sederhana, cepat, dan efisien.
Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) serta analitik data diyakini mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
"Pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan analitik data juga akan membantu pemerintah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah melalui pengurangan salah sasaran bantuan, peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta pencegahan berbagai bentuk penyimpangan," ujarnya.
Digitalisasi Dinilai Perkuat Daya Saing Investasi
Luhut juga meyakini transformasi digital pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan berbasis data akan membuat pemerintah daerah memiliki daya saing lebih tinggi dalam menarik investasi.
Di akhir paparannya, Luhut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengawal percepatan transformasi digital nasional.
"Kita kerjain rame-rame, pasti Indonesia lebih bagus ke depannya," ujarnya.
Ia optimistis, dengan dukungan data kependudukan yang kuat, penerapan kecerdasan artifisial, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang menerapkan pemerintahan berbasis AI sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Lampaui Target Kinerja 2025, Layanan Data Kependudukan Dukcapil Terus Terintegrasi
Teguh juga menyampaikan, kualitas layanan Dukcapil semakin meningkat. Sebanyak 167 daerah berhasil memperoleh kategori Indikator Kualitas Layanan (IKL) "Sangat Baik",
