Luhut Sebut Dukcapil Jadi Kunci Transformasi Digital Pemerintah, Dorong Layanan Publik Berbasis AI
- [Istimewa]
Jakarta, VoxPop – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memegang peran penting dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan Indonesia. Menurutnya, integrasi data kependudukan menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memberikan keynote speech bertajuk Kebijakan Nasional Digital Public Infrastructure (DPI) dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Di hadapan para kepala daerah, kepala dinas Dukcapil se-Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya, Luhut menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan apabila Indonesia ingin menjadi negara maju.
Dukcapil Jadi Fondasi Layanan Publik Digital
Luhut mengatakan seluruh layanan publik saat ini semakin bergantung pada data kependudukan yang dikelola Dukcapil. Karena itu, ia menilai peran Dukcapil sangat strategis dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
"Dukcapil memainkan peranan yang sangat hebat dalam transformasi digital pemerintah. Seluruh layanan publik sekarang terhubung dengan data Dukcapil," ujar Luhut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas kinerja Direktorat Jenderal Dukcapil yang dipimpin Teguh Setyabudi.
"Saya bilang ke Pak Tito, Dirjen Anda ini sangat keren. Seluruh layanan publik semuanya sekarang terhubung dengan data Dukcapil," katanya.
Digital Single ID Jadi Tulang Punggung GovTech
Menurut Luhut, data kependudukan menjadi fondasi penyempurnaan sistem Government Technology (GovTech) nasional.
Pemerintah saat ini tengah mengembangkan Digital Single ID yang mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data biometrik, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui sistem tersebut, setiap warga nantinya hanya memiliki satu identitas digital yang aman dan dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah maupun sektor swasta.
Luhut mengungkapkan sekitar 98 persen penduduk dewasa Indonesia telah melakukan perekaman biometrik, sementara 20,5 juta penduduk telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Capaian tersebut dinilai menjadi modal besar dalam membangun ekosistem layanan digital nasional yang terintegrasi dan terpercaya.
Digitalisasi Bansos Pangkas Waktu hingga Satu Menit
Selain layanan administrasi, Luhut menyoroti pemanfaatan data Dukcapil dalam transformasi sistem perlindungan sosial nasional.
Menurutnya, integrasi data kependudukan dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga memungkinkan proses verifikasi penerima bantuan dilakukan secara otomatis melalui teknologi face recognition dan pertukaran data lintas instansi.
Ia menyebut hasil uji coba digitalisasi bantuan sosial menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan.
"Hasil uji coba digitalisasi bansos menunjukkan dampak yang signifikan. Waktu proses penetapan penerima bantuan yang sebelumnya dapat mencapai 75 hingga 200 hari kini dipangkas menjadi hanya satu menit saja. Beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus pengajuan bantuan juga turun drastis," ungkapnya.
Menurut Luhut, sistem tersebut juga akan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sekaligus mengurangi potensi kesalahan penyaluran.
AI Dinilai Mampu Hemat Anggaran Negara
Luhut menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kolaborasi antarkementerian dan lembaga.
Ia menegaskan interoperabilitas data menjadi syarat utama agar pelayanan publik semakin sederhana, cepat, dan efisien.
Selain itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) serta analitik data diyakini mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
"Pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan analitik data juga akan membantu pemerintah menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah melalui pengurangan salah sasaran bantuan, peningkatan kualitas belanja pemerintah, serta pencegahan berbagai bentuk penyimpangan," ujarnya.
Digitalisasi Dinilai Perkuat Daya Saing Investasi
Luhut juga meyakini transformasi digital pemerintahan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan berbasis data akan membuat pemerintah daerah memiliki daya saing lebih tinggi dalam menarik investasi.
Di akhir paparannya, Luhut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengawal percepatan transformasi digital nasional.
"Kita kerjain rame-rame, pasti Indonesia lebih bagus ke depannya," ujarnya.
Ia optimistis, dengan dukungan data kependudukan yang kuat, penerapan kecerdasan artifisial, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang menerapkan pemerintahan berbasis AI sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Lampaui Target Kinerja 2025, Layanan Data Kependudukan Dukcapil Terus Terintegrasi
Teguh juga menyampaikan, kualitas layanan Dukcapil semakin meningkat. Sebanyak 167 daerah berhasil memperoleh kategori Indikator Kualitas Layanan (IKL) "Sangat Baik",
