Konsumen Rugi Rp98 Triliun, Mentan dan Organisasi Pemuda Komitmen Berantas Mafia Beras
- ist
Karena itu, penyalahgunaan label fortifikasi ataupun praktik manipulasi mutu tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga menghilangkan manfaat kesehatan yang seharusnya diterima masyarakat.
Rembuk Pemuda menilai praktik semacam ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan pembangunan nasional, karena mempermainkan program yang dirancang untuk melindungi kelompok paling rentan.
Menurut Aidil, keberhasilan Indonesia menuju swasembada pangan merupakan hasil kerja keras petani, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan yang tidak boleh dirusak oleh kepentingan segelintir kelompok.
"Swasembada pangan yang telah diraih dengan keringat para petani tidak boleh dirampas oleh segelintir mafia. Rembuk Pemuda hadir bukan hanya untuk mengapresiasi capaian pemerintah, tetapi juga mengonsolidasikan energi anak muda sebagai whistleblower, penggerak edukasi publik, dan strategic collaborator dalam mengawal distribusi pangan nasional agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat," tegas Aidil.
Sebagai tindak lanjut, Rembuk Pemuda menyatakan kesiapannya untuk mengawal agenda pemberantasan mafia beras melalui penguatan partisipasi generasi muda di berbagai daerah.
Pengawalan tersebut akan diwujudkan melalui edukasi publik, peningkatan literasi pangan, penguatan budaya whistleblowing terhadap dugaan penyimpangan distribusi pangan, serta kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
Bagi Rembuk Pemuda, pemberantasan mafia beras bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.
Rembuk Pemuda meyakini bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan harus diiringi dengan keberanian membersihkan rantai distribusi dari praktik mafia yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian dalam mengawal pemberantasan mafia beras, memastikan setiap kebijakan pangan berjalan secara bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menjaga kedaulatan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan agenda kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda.
KNPI Dukung Mentan Amran 'Sikat' Mafia Beras yang Rugikan Negara
KNPI menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memberantas dugaan praktik mafia beras yang dinilai merugikan masyarakat dan negara.
