Konsumen Rugi Rp98 Triliun, Mentan dan Organisasi Pemuda Komitmen Berantas Mafia Beras
- ist
Jakarta, VoxPop – Rembuk Pemuda menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah tegas Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik mafia beras yang dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan strategis bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Minggu 2 Agustus 2026, yang membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam menjaga tata kelola pangan nasional.
Bagi Rembuk Pemuda, persoalan mafia beras bukan lagi sebatas pelanggaran dalam rantai perdagangan. Persoalan ini telah berkembang menjadi persoalan tata kelola yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Urgensi tersebut semakin terlihat dari berbagai temuan yang disampaikan Kementerian Pertanian.
Dugaan penipuan mutu beras premium diperkirakan telah merugikan konsumen hingga Rp98 triliun, sementara praktik penyimpangan pada beras fortifikasi diperkirakan menimbulkan kerugian konsumen sekitar Rp71,9 triliun per tahun dengan potensi kerugian negara mencapai Rp56 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa mafia beras bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi telah menjadi ancaman terhadap efektivitas kebijakan pangan nasional dan perlindungan hak-hak konsumen.
Ketua Umum Rembuk Pemuda, Aidil Pananrang, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan harus dibarengi dengan keberanian membersihkan praktik-praktik yang merusak sistem distribusi dan tata niaga pangan.
"Pangan adalah benteng pertahanan negara, dan mafia pangan adalah musuh kedaulatan bangsa. Ketika ada pihak yang memalsukan kualitas pangan atau melakukan manipulasi demi keuntungan sepihak, mereka sedang mengancam stabilitas negara. Rembuk Pemuda siap pasang badan bersama Kementerian Pertanian untuk menyikat habis mafia pangan demi melindungi hak seluruh rakyat Indonesia," ujar Aidil, 5 Agustus 2026.
Rembuk Pemuda juga menaruh perhatian khusus terhadap dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang belakangan menjadi sorotan publik.
Program fortifikasi sejatinya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penambahan berbagai mikronutrien penting, seperti zat besi, seng, asam folat, dan vitamin B12. Program tersebut dirancang untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, penyalahgunaan label fortifikasi ataupun praktik manipulasi mutu tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga menghilangkan manfaat kesehatan yang seharusnya diterima masyarakat.
Rembuk Pemuda menilai praktik semacam ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan pembangunan nasional, karena mempermainkan program yang dirancang untuk melindungi kelompok paling rentan.
Menurut Aidil, keberhasilan Indonesia menuju swasembada pangan merupakan hasil kerja keras petani, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan yang tidak boleh dirusak oleh kepentingan segelintir kelompok.
"Swasembada pangan yang telah diraih dengan keringat para petani tidak boleh dirampas oleh segelintir mafia. Rembuk Pemuda hadir bukan hanya untuk mengapresiasi capaian pemerintah, tetapi juga mengonsolidasikan energi anak muda sebagai whistleblower, penggerak edukasi publik, dan strategic collaborator dalam mengawal distribusi pangan nasional agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat," tegas Aidil.
Sebagai tindak lanjut, Rembuk Pemuda menyatakan kesiapannya untuk mengawal agenda pemberantasan mafia beras melalui penguatan partisipasi generasi muda di berbagai daerah.
Pengawalan tersebut akan diwujudkan melalui edukasi publik, peningkatan literasi pangan, penguatan budaya whistleblowing terhadap dugaan penyimpangan distribusi pangan, serta kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
Bagi Rembuk Pemuda, pemberantasan mafia beras bukan sekadar penegakan hukum, tetapi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.
Rembuk Pemuda meyakini bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan harus diiringi dengan keberanian membersihkan rantai distribusi dari praktik mafia yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, organisasi ini menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian dalam mengawal pemberantasan mafia beras, memastikan setiap kebijakan pangan berjalan secara bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menjaga kedaulatan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan agenda kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda.
KNPI Dukung Mentan Amran 'Sikat' Mafia Beras yang Rugikan Negara
KNPI menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memberantas dugaan praktik mafia beras yang dinilai merugikan masyarakat dan negara.
