Aparat Diminta Tak Kriminalisasi Penggunaan Dana Desa

Dana tersebut, tegasnya, tidak boleh untuk pembangunan kantor desa, pembelian kandaraan operasional desa atau untuk pembangunan sarana ibadah. Hal tersebut diatur agar tidak ada tumpang tindih penggunaan anggaran.

Selain itu, Marwan juga menjelaskan skala prioritas dari ketiga hal tersebut. Menurutnya, peruntukan untuk sarana dan prasarana serta perekonomian desa baru bisa dilakukan, apabila infrastrukturnya sudah baik. "Infrastruktur harus baik dulu. Karena ini syarat untuk diperbolehkannya melakukan pembangunan dua bidang lainnya."

Berdasarkan data Kemendes PDTT dana desa tahun ini berjumlah Rp41 triliun, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang berjumlah Rp21 triliun.

(mus)