Jenderal Tito Karnavian dan Dua Perintah Presiden Jokowi
- REUTERS/Darren Whiteside
Rekrutmen yang baik, seleksi yang baik, pendidikan yang baik, kurikulum yang baik, yang juga budaya-budaya nonkoruptif kita kembangkan termasuk pengiriman sejumlah anggota polisi yang muda-muda untuk ke luar negeri dalam program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) , 70 orang yang berangkat dari Akpol, kita harapkan ada percepatan regenerasi karena mereka nanti bukannya hanya mendapatkan ilmu di negara-negara yang indeks korupsinya rendah, seperti di Amerika dan Inggris, kita harapkan mereka juga bisa membawa kultur ke sini, kultur mereka, mindset mereka adalah mindset yang non kopruptif.
Ini yang banyak kita lalukan nanti, dalam rangka reformasi internal di samping itu peningkatan kinerja nanti juga kita akan dorong dengan adanya satgas-satgas agar kinerja hal-hal yang penting seperti permasalah kejahatan yang berimplikasi kontigensi itu menjadi fokus utama saya. Seperti terorisme, konflik intoleransi, konflik massal. Nah ini akan kita lakukan langkah-langkah yang proaktif, mengedepankan fungsi intelijen linmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, itu yang akan saya tekan betul.
Tapi ketika terjadi, lakukan penegakan hukum secara profesional, tanpa menimbulkan masalah baru. Jadi jangan sampai nanti ada terjadi peristiwa massal kemudian kita lakukan salah penangannya, korban banyak itu menimbulkan masalah baru namanya. Untuk itulah saya akan mendorong reformasi internal ini di dua hal itu (arahan Presiden), kultur yang lebih humanis, lebih dekat ke masyarakat, kemudian disiplin arogansi kewenangan harus ditekan semaksimal mungkin. Budaya yang non koruptif itu menjadi target kita. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kinerja dalam rangka untuk menjamin stabilitas Kamtibmas terutama pada hal-hal yang kita anggap prioritas.
Bagaimana soal LHKPN ?
Itu salah satu cara menekan budaya koruptif. Ini harus bertahap, agar tidak goyang. Saya tidak mau langkah saya menimbulkan kegoncangan. Jadi kita lakukan bertahap, bikin perkap, tingkat mana yang harus laporkan LHKPN. Nanti ada sistem di Kepolisian, di Irwasum dibuatkan laporan. Bertahap ada sanksi internal, yang tidak mengirim sampai deadline, tidak boleh promosi, mutasi, dan sekolah.
Akan diterapkan sampai tingkat mana?
