Koruptor Tak Boleh Maju Harus Diatur di UU Pilkada dan PKPU
- ANTARA FOTO/ Jeremias Rahadat
VoxPop – Ketua Komisi II DPR RI, Arief Budiman mengusulkan sejumlah hal untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Di antaranya soal larangan terpidana korupsi bisa berkontestasi pilkada dan soal adanya e-rekapitulasi.
"Memasukkan larangan terpidana korupsi dan e-rekap. Itu dua hal barunya," kata Arief di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 26 September 2019.
Ia mencontohkan e-rekap sebetulnya sudah dilakukan dengan mengirimkan formulir ke kabupaten. Kemudian kabupaten scan dan masuk ke situng.
"Itu praktiknya kemarin kan di kabupaten. Nah tapi kemarin itu kan hanya sebatas informasi. Kalau ini disetujui, ya itu jadi hasil yang ditetapkan. Kita gunakan sistem Sipol itu, kan enak," kata Arief.
Adapun soal larangan terpidana korupsi, ia menjelaskan KPU sempat mengatur hal itu pada peraturan KPU. Namun karena hal itu tidak diatur dalam UU, maka kalah saat diuji materikan di MK.
"Makanya saya berharap diatur dalam UU. Tapi kalau pun nanti tidak diatur dalam UU, kami berharap para pihak bisa disetujui diatur dalam PKPU. Kalau semua semangatnya sama pemberantasan korupsi kan harusnya enggak ada yang mempermasalahkan," kata Arief.
Masih Ingat Artidjo Alkostar? Sosok Hakim Agung yang Paling Ditakuti Para Koruptor Indonesia
Sosok yang tak akan terlupakan, almarhum Artidjo Alkostar seorang hakim agung yang dikenal kerap memberikan hukuman berat bagi para koruptor besar di Indonesia.
