Gerindra Sebut Pemerintah Sudah Siapkan Subsidi Rapid Test Pesantren
- VoxPop/ Lilis Khalisotussurur.
VoxPop – Partai Gerindra menyampaikan usulan subsidi rapid test untuk para santri di pondok pesantren direspons positif Presiden Joko Widodo. Subsidi rapid test diperlukan mengingat kegiatan belajar dan mondok sudah diterapkan pesantren di era new normal.
Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun sebagai subdisi rapid test bagi para santri. Muzani mengatakan demikian karena bersama pimpinan MPR lainnya sudah menemui Jokowi di Istana Bogor pada Rabu siang tadi.
"Soal subsidi ini tentu saja merupakan kabar bagus bagi perjuangan kami di parlemen," kata Muzani, dalam keterangannya yang diterima VoxPop, Rabu, 8 Juli 2020.
Dia menjelaskan subsidi ini berlaku untuk seluruh pondok pesantren atau ponpes. Kata Muzani, subsidi nantinya diberikan kepada penyelenggara pendidikan menyesuaikan kategori ponpes dengan kisaran Rp30 juta sampai Rp50 juta.
Muzani menambahkan pentingnya rapid test di ponpes lantaran metode pembelajaran yang mesti mondok.
"Subsidi diberikan mengingat besarnya biaya rapid test yang dibebankan ke para santri yakni berkisar Rp300.000 hingga Rp400.000 per orang," ujarnya.
Selain itu, dalam pertemuan di Istana Bogor juga diketahui bahwa pemerintah mencari persoalan dari usulan pemberian subdisi kuota internet untuk para pelajar. Upaya ini untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara online dari selama pandemi COVID-19.
Dengan subsidi kuota internet diyakini bisa mendukung pelaksanaan belajar lebih maksimal. Sebab, ada kekhawatiran sistem belajar daring selama pandemi akan menurunkan kualitas pendidikan nasional.
Penurunan kualitas ini lantaran banyak pengajar dan pelajar yang tidak bisa mengakses internet. Imbasnya, pendidikan jarak jauh tak efektif. Sementara, internet tentu membutuhkan biaya.
"Pendidikan jarak jauh juga menimbulkan problem mutu, karena ketidakcukupan antara pengajar dengan murid yang menyebabkan cara pendidikan tidak bisa dikontrol," ujarnya.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
