Bawaslu: Bansos Corona Rawan Diselewengkan Incumbent Saat Pilkada
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VoxPop – Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, beserta pegiat media sosial akan mengawasi penggunaan bantuan sosial COVID-19 jelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Lantaran, bantuan tersebut rawan diselewengkan untuk suksesi pemenangan.
Baca Juga: Intip Syarat KPU Soal Pencalonan Pilkada Medan dari Partai Politik?
Masyarakat pun diajak ikut serta mengawasi penggunaan dana bantuan COVID-19 yang rawan diselewengkan untuk memenangkan para Paslon di pilkada Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
"Pelaporan bisa melalui online. Musibah ini bisa dijadikan instrumen kekuasaan menekan lawan politik, namun semakin dalam saat COVID-19. Kalau di Pilkada, semua orang bisa mengawasi. Kalau di bansos banyak instrumen yang bisa dipakai, manipulasi bansos," kata Komisioner Bawaslu Banten, Badril Munir, Selasa, 25 Agustus 2020.
Adapun kata Badril, bansos yang bisa dimanipulasi itu bisa dengan segala intrik atau pintu, mengatasnamakan bencana. Sehingga, satu rupiah pun Bawaslu siap memberantas, jadi diharapkan bantuan ya bantuan, pidana ya tetap pidana.
Sementara itu, KPU Banten menargetkan partisipasi masyarakat di pilkada serentak sebesar 75 persen, bersih dari money politic hingga penyelewengan dana bantuan berlabel bansos COVID-19.
Menurut komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana, paslon tidak seharusnya menggunakan politik uang, karena tidak akan mendongkrak raihan suaranya. Bahkan, jika benar terbukti melakukan kecurangan, bisa di diskualifikasi.
"Berdasarkan penelitian saya pribadi, praktik pemilihan menggunakan uang juga tidak berpengaruh banyak terhadap raihan suara, tetapi tetap ada pengaruhnya," kata Eka, dalam webinar, Selasa 25 Agustus 2020.
Pegiat medsos sekaligus aktifis sosial dari Fesbukbantennews, Lulu Jamaludin mengaku di tengah pandemi, banyak paslon, baik inchumbent ataupun penantang yang berupaya mengambil simpati masyarakat dengan memberikan berbagai macam bantuan berkedok bansos.
Bantuan itu bisa berupa sembako dengan foto paslon, pembagian masker dan sanitizer hingga bermodus penyemprotan disinfektan ke perkampungan atau tempat umum lainnya.
"Jelang Pilkada, bisa saja, entah melakukan penyemprotan, pembagian sanitizer, tapi bukan dari kantong pribadi," kata relawan dari Fesbukbantennews, Lulu Jamaludin.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
