Golkar: Perpanjangan Jabatan Presiden Harus Libatkan Semua Parpol
Bisa Tambah Hancur
Ia menegaskan dalam kondisi penerimaan negara yang kurang dan utang tidak boleh, negara dituntut untuk mengurangi angka kemiskinan. Di sisi lain, berbagai bantuan yang ada selama ini seperti bansos, dan PKH, tidak boleh langsung berhenti.
Karena berbagai bantuan tersebut untuk menjaga masyarakat tidak jatuh miskin. Selain itu untuk menjaga daya beli masyarakat agar roda ekonomi tetap jalan.
“Jika utang tidak boleh dan semua bantuan ditarik karena menjelang pemilu, bagaimana ekonomi bisa bergerak. Ekonomi bisa tambah hancur kalau semua itu ditarik,” kata Mekeng.
Hampir Tak Ada Investasi Saat Pemilu
Apalagi, lanjut Mekeng, saat pemilu investasi hampir tidak ada karena pengusaha dalam posisi wait and see. Mereka menunggu even politik selesai. Di sisi lain, biaya untuk pemilu cukup besar yaitu mencapai Rp 100 triliun dan harus dipenuhi negara. Dari mana pemerintah mendapatkan dana itu sementara sumber-sumber penerimaan negara berkurang karena COVID-19.
Ditambah lagi UMKM harus tetap berjalan. Selama COVID-19, banyak UMKM disubsidi. Tujuannya agar mereka bisa bertahan karena UMKM sebagai penopang utama ekonomi Indonesia saat ini.
“Kalau semua berhenti karena pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tuturnya.
Perang Rusia-Ukraina
Mekeng mengatakan semangat perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi juga penting karena saat ini sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Dia menilai perang itu bisa panjang dan mungkin saja akan terjadi perang besar.
"Perang berdampak pada perekonomian dunia akibat harga minyak akan naik dan nilai tukar dolar terhadap rupiah juga naik," katanya.
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Keempat Kalinya, Minta Status Cekal Dibatalkan
Kasus yang menjerat Roy Suryo berkaitan dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam perkara tersebut, Roy ditetapkan sebagai tersangka, dik
