Alumni PMII Banyak Jadi Kepala Daerah, Hanif: Saatnya Jadi Presiden
- VoxPop/M Ali Wafa
VoxPop – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Hanif Dakhiri mengatakan banyak alumni PMII yang kini jadi kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut dia, sudah saatnya ke depan alumni PMII jadi presiden.
Demikian disampaikan Hanif saat menghadiri Pelantikan dan Rakerwil IKA PMII Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu, 12 Juni 2022. Beberapa agenda dibahas dalam Rakerwil IKA PMII termasuk soal Pilpres 2024.
“Anggota IKA PMII yang jadi Bupati banyak. Jadi Gubernur dan Menteri juga ada. Sudah ada alumni PMII Jatim yang jadi gubernur dan menteri, yaitu Ibu Khofifah dan Pak Halim Iskandar. Ketua IKA PMII Jatim Thoriqul Haq saat ini juga menjabat Bupati Lumajang. Maka ke depan harus ada anggota IKA PMII Jatim yang jadi Presiden RI," kata Hanif.
Pelantikan IKA PMII Jawa Timur yang dihadiri Sekjen Hanif Dakhiri.
- VoxPop.co.id/Nur Faishal
Sementara itu, Ketua Umum IKA PMII Jatim Thoriqul Haq menyampaikan salah satu pembahasan dalam Rakerwil usai pelantikan pengurus yang berlangsung sore hingga malam nanti adalah memilih satu nama alumni untuk didorong maju sebagai calon Presiden RI.
“Satu nama alumni yang disepakati nantinya akan kami konsolidasikan dengan Pengurus Besar IKA PMII," ujarnya.
PB IKA PMII, lanjut dia, saat ini sedang menjaring nama-nama dari kalangan alumni untuk didorong maju sebagai Calon Presiden di Pemilihan Umum 2024. Di Jawa Barat, misalnya, IKA PMII di sana memasukkan nama mantan Ketua Umum PB PMII A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon presiden.
"Kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum PKB Jatim, tentu juga mendukung Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai calon presiden tahun 2024. Tapi sebagai Ketua IKA PMII Jatim, tentu saya juga harus mendengar usulan-usulan dari para anggota lainnya," jelasnya.
Sementara itu, Anwar Sadad, Ketua DPD Gerindra Jatim yang juga alumni PMII turut hadir saat pelantikan IKA PMII Jatim. Dia mengatakan bahwa usulan nama untuk dikonsolidasikan maju sebagai calon presiden harus berdasarkan kesepakatan IKA PMII.
Dengan demikian kesan adanya kepentingan kelompok tertentu bisa tercegah. Apalagi, lanjut Sadad, urusan kepemimpinan nasional tidak melekat pada identitas tertentu. Namun, pada kemampuan menyampaikan dan mewujudkan gagasan dan ide.
“Pilpres itu tergantung pada kemampuan dan cara pandang kita dalam menampilkan gagasan kepada rakyat,” ujarnya.
DPR Minta Wacana Kenaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji, Singgung Kondisi Keuangan Negara
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengatakan wacana kenaikan gaji kepala daerah juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Ia pun meminta wacana itu dikaji
