Anies Soroti Nama Indonesia Kerap Diganti Jadi 'Konoha' dan 'Wakanda': Ini Tanda Tak Sehat
- TV UI
Jakarta – Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan turut menyinggung kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut Anies, kualitas demokrasi di Tanah Air masih harus ditingkatkan.
Eks Gubernur DKI itu menyampaikan demikian saat jadi pembicara Kuliah Kebangsaan FISIP UI bertajuk 'Hendak ke Mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan para Pemimpin Masa Depan' pada Selasa 29 Agustus 2023.
Selain kualitas demokrasi, Anies menyinggung soal kebebasan berekspresi dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagi dia, demokrasi bukan hanya pemilu.
"Kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya ada Pemilu atau tidak," kata Anies di kampus UI, Depok, Jawa Barat.
Bakal capres Anies Baswedan menghadiri kuliah kebangsaan di FISIP UI
- Ist
Menurut dia, proses demokrasi yang benar itu tidak ada sebuah penekanan atau menimbulkan rasa takut untuk masyarakat.
"Aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa rasa takut tanpa tekanan dan kemudian nantinya bisa jadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian," jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu
Dia bilang hal itu masih menjadi masalah di Indonesia. Anies pun menyebut bahwa warga jagat sosial media turut menggunakan kata Indonesia yang diganti dengan 'Konoha' dan 'Wakanda' saat melayangkan kritik atau nyinyiran.
"Nah, ini yang sekarang sering kali jadi masalah. Karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu nyebutnya 'Konoha', 'Wakanda'," kata Anies.
Maka itu, Anies menyinggung istilah 'Konoha' dan 'Wakanda' itu menjadi sebuah tanda-tanda yang tak sehat dalam demokrasi.
"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship bahkan kemarin ada yang menyebutkan kota yang polusinya paling buruk namanya Lahor dan lalu mengkritik kota lahir habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," ujarnya.
Pimpinan MPR Serahkan Konsep PPHN ke Prabowo, Bakal Jadi Pedoman Lintas Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto mendukung penuh penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan.
