Prabowo Subianto: Menang Tanpa Menyakiti, Itu Harus Kita Pegang
- YouTube: Deddy Corbuzier
Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan, pada prinsipnya kemenangan yang diraih tidak boleh menyakiti orang lain.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier yang tayang Selasa 13 Februari 2024.
Prabowo kemudian sempat mengutip salah satu filosofi jawa yaitu 'Menang tanpo ngasorake'. Artinya, 'Menang tanpa merendahkan'.
Capres 02, Prabowo Subianto
- YouTube: Deddy Corbuzier
Hal tersebut dia sampaikan lantaran menurutnya masih banyak orang yang tidak peduli terhadap orang lain, demi meraih kemenangan/keberhasilan.
"Kadang-kadang, filosofi barat agak beda. Karena yang saya lihat, filosofi barat itu yang penting adalah keberhasilan. It doesn't matter how you win, as long as you win," ucap Prabowo.
"Dalam rangka mendapat kemenangan untuk kita, pihak kita, diri kita, keluarga kita, (terkadang) kita menyakiti banyak orang. Ada filosofi jawa, 'Menang tanpo ngasorake'. 'Menang tanpa merendahkan (menyakiti)'. Itulah yang harus kita pegang," tegasnya.
Prabowo menambahkan, dengan prinsip itu maka kita akan hidup tanpa rasa dendam terhadap sesama. Hidup ini, katanya, harus memiliki prinsip sebagaimana yang dianut oleh para pendekar dan ksatria. Mereka hidup dengan memegang teguh nilai-nilai kejujuran, keadilan, hingga komitmen untuk membantu pihak-pihak yang lemah serta tertindas.
Capres 02, Prabowo Subianto
- YouTube: Deddy Corbuzier
"Kalau dalam filosofi pendekar, guru-guru saya mengajarkan (kepada saya) tidak boleh punya dendam. Seorang pendekar itu berani. Berani membela kebenaran, keadilan, kejujuran," ungkapnya.
"Membela yang lemah, miskin, dan yang tertindas. Itu ksatria. Membela harus berani, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam," pungkas Prabowo.
Pimpinan MPR Serahkan Konsep PPHN ke Prabowo, Bakal Jadi Pedoman Lintas Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto mendukung penuh penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan.
