AHY dan Moeldoko Sudah Salaman, Demokrat: Memaafkan tapi Tidak Melupakan
- Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, akhirnya bertemu dan bersalaman dengan Kepala Staf Presiden, Moeldoko. Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY, sempat berseteru dengan Moeldoko terkait kepengurusan partai, hingga ke jalur hukum.
Pertemuan perdana keduanya itu terjadi jelang sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, di Istana Negara pada Senin, 26 Februari 2024.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan momen itu menunjukkan bahwa AHY merupakan pribadi yang profesional dan bisa menyesuaikan diri antara urusan pribadi dan negara.
Selain itu, Kamhar menyebut pertemuan AHY tersebut adalah konsekuensi logis setelah memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Momen salaman antara Mas Menteri AHY dengan KSP Moeldoko sebelum sidang kabinet di istana menunjukkan Mas Menteri AHY adalah pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri," ujar Kamhar dalam keterangannya, Senin, 26 Februari 2024.
Di sisi lain, Kamhar mengatakan apakah Moeldoko mengucapkan permintaan maaf kepada AHY saat bersalaman. Ia menegaskan bahwa AHY tak akan melupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko.
"Kita belum mengetahui apakah KSP Moeldoko saat bertemu Mas Menteri AHY telah menyampaikan permohonan maaf atau seperti apa? Kalau meminta maaf, tentu saja akan dimaafkan sebagaimana pernah disampaikan oleh Mas Ketum AHY atas perilaku KSP Moeldoko dan kaki tangannya ‘forgive but not forgotten’," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Salah satu moment yang menyedot perhatian dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, adalah Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Kepala Staf Presiden, Meoldoko. Keduanya akhirnya bersalaman, di sela-sela menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Senin, 26 Februari 2024.
Perseteruan AHY dan kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya, bermula saat ada agenda Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Sumatera Utara. Saat itu Demokrat masih di luar pemerintahan Presiden Jokowi. Kongres yang dianggap kubu AHY itu tidak sesuai aturan, mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum. Hingga akhirnya berproses di hukum dan dimenangkan kubu AHY. Moeldoko disebut berupaya membegal Partai Demokrat.
