Pria lulusan Pondok Pesantren Tebu Ireng ini memulai kariernya di dunia dakwah dari bawah. Tak hanya itu, Ma'ruf Amin juga menjalani yang sama di politik. Keilmuan agama dan wawasan kebangsaannya mengantarkannya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Pria kelahiran Tangerang, Banten, 11 Maret 1943 ini lahir dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Keluarganya kemudian menyekolahkan Ma'ruf Amin ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Setelah lulus pondok, ia meneruskan kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat.

Berbekal ilmu yang dimiliki, Ma'ruf Amin terjun ke  dunia dakwah. Ia mulai menjadi anggota koordinasi Dakwah Indonesiia (KODI) DKI Jakarta. Selain itu, ia juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Kariernya terus berjalan
seiring jam terbang dakwahnya.

Aktivitas lainnya, ia ikut aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di politik pun tak kalah aktifnya, Ma'ruf sempat menjadi anggota DPR DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan. Namanya mulai terkenal berbarengan lahirnya Era Reformasi, pada tahun 1998, dengan bermunculan partai-partai baru.

Ma'ruf Amin sempat diminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKB yang pertama. Melalui partai besutan Abdurrahman Wahid ini, Maruf pernah menjadi anggota DPR/MPR RI.

Panasnya dinamika politik di PKB dan nasional, ia memilih konsentrasi ke ormas Islam NU dan MUI. Ma'ruf pun menjalaninya dengan khidmat. Ia termasuk menjadi salah satu pengurus NU dan juga aktif di Komisi Fatwa MUI.

Selain itu, di tengah menjalani aktivitasnya di NU dan MUI, ia Ma'ruf Amin diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden selama periode 2007-2009 dan 2010-2014.

Karier Ma'ruf Amin naik. Di NU, ia diberi amanah sebagai Rais Aam (Ketua Umum) Syuriah PB NU periode 2015-2020, sementara di MUI yang sebelumnya sebagai ketua Komisi Fatwa ia diberitugas sebagai Ketua Umum MUI periode 2015-2020.

Keilmuan Ma'ruf Amin tak perlu diragukan lagi. Pria lulusan Universitas Ibnu Khaldun ini memiliki intelektualitas di berbagai bidang keislaman. Terbukti, Ia memperoleh anugerah Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) untuk bidang Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Namanya makin menonjol saat MUI mengeluarkan fatwa soal dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Fatwanya mendorong terjadinya Demo 4 November 2016. Ribuan umat Islam dari berbagai ormas dan daerah merengsek ke Istana Presiden atas nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. (AC/DN)


PENDIDIKAN
Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang
Universitas Ibnu Chaldun, Bogor

KARIER
Anggota Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) DKI Jakarta
Anggota BAZIS DKI Jakarta
Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta
Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta
Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (pertama)
Anggota MPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Penasehat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU)
Dosen STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama (2007-2009)
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama (2010 – 2014)
Wakil Ketua Umum MUI 2014
Rais Aam (Ketua Umum) Syuriah PBNU (2015-2020)
Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI (2015-2020)