Wakil Ketua MPR Sebut Penyelenggaraan Haji 2024 Lebih Baik dibanding Sebelumnya
- DPR RI
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi bagi jemaah Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya pelaksanaan haji lebih baik karena pada tahun ini berlangsungnya puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina berjalan lancar. Sejauh ini, dia menekankan, tidak ada tragedi penelantaran dan penumpukan jemaah di Muzdalifah seperti tahun lalu.
"Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar. Jemaah bisa beribadah secara baik," kata Yandri dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa, 18 Juni 2024.
Puncak Haji, Hari Kedua di Mina, Jemaah Lontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah
- Humas Kemenag
Selain itu, dia menilai upaya mobilisasi oleh para petugas terhadap jemaah haji asal Indonesia dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina berjalan lebih baik. Menurutnya, data jemaah yang meninggal juga menurun di bandingkan tahun lalu.
Yandri, pada Selasa, berkunjung langsung ke Arab Saudi untuk mengecek kondisi jemaah haji Indonesia serta meninjau sistem permondokan bagi para jemaah.
Sejauh ini, menurutnya, jemaah haji Indonesia mengaku senang dengan pelayanan yang ada berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ke beberapa lokasi permondokan jemaah.
Ketua Komisi VIII DPR RI sebelumnya mengingatkan kepada panitia atau petugas ibadah haji tahun 2024 agar mengawal dan mengawasi setiap pergerakan jemaah haji dari Indonesia, dari satu tempat ke tempat yang lain.
Jemaah Haji Indonesia
- Media Center Haji 2024
Menurutnya, pengawasan khusus selama pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah dan hingga ke Mina merupakan hal yang penting, karena dia berharap tragedi Muzdalifah yang terjadi tahun lalu tidak terulang kembali, serta guna mencegah jemaah tersesat atau salah jalur. (ant)
Pimpinan MPR Serahkan Konsep PPHN ke Prabowo, Bakal Jadi Pedoman Lintas Presiden
Presiden RI Prabowo Subianto mendukung penuh penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan.
