Menko Hadi Apresiasi Bawaslu Soal Pemetaan Kerawanan dan Kajian Mitigasi Pilkada
- VoxPop.co.id/Edwin Firdaus
Jakarta, VoxPop - Kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) merupakan hal yang sangat penting dan mutlak sebab akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024.
Untuk itu, Kemenko Polhukam menyatakan terus mendorong terselenggaranya sinergisitas antar kementerian/lembaga..
Demikian disampaikan oleh Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto pada acara “Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 dan Kajian Mitigasi Kerawanan Tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung” yang diselenggarakan Bawaslu RI, di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Pada kesempatan tersebut, Menko Hadi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu RI atas peluncuran pemetaan kerawanan dan kajian mitigasi.
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto
- Kementerian ATR/BPN
"Khususnya pada tahapan yang perlu menjadi atensi bersama, yaitu tahapan pencalonan, tahapan kampanye, dan tahapan pungut hitung,” kata Menko Hadi.
Hadi menekankan akan menindaklanjuti sesuai dengan tupoksi yang telah diatur. “Hal ini agar penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak ada kendala apapun. Dengan mengetahui bagaimana kesiapan Pilkada di seluruh Indonesia, akan semakin menambah keyakinan kita dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat mengganggu,” katanya.
Menko Hadi mengajak para tamu undangan yang hadir secara luring dan daring untuk bersama-sama memedomani kajian ini, dan dapat melakukan update situasi dan kondisi terkini di lapangan, agar dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi.
“Karena kecepatan dan ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting agar potensi permasalahan dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah yang strategis dan tepat sasaran,” ujarnya.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
