10 Capim KPK Bakal Jalani Uji Kelayakan, DPR: Kita Tinggal Minta Juga Masukan dari Masyarakat
- vivanews/Andry
Jakarta, VoxPop - Komisi III DPR RI sudah mengumumkan 10 nama calon pimpinan dan 10 calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Daftar nama capim dan calon Dewas KPK itu sudah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.
Mereka dijadwalkan bakal mengikuti fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan pada pekan depan, dari 18 hingga 21 November 2024 di Komisi III DPR.
"Ya, jadi saya nanti sampaikan saja nama calon-calon, baik calon pimpinan maupun calon Dewas," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath di ruangan Komisi III DPR.
Rano lanjut mengumumkan 10 nama capim KPK, yakni Agus Joko Pramono; Ahmad Alamsyah Saragih; Djoko Poerwanto; Fitroh Rohcahyanto; Ibnu Basuki Widodo; Ida Budhiati; Johanis Tanak; Michael Rolandi Cesnanta Brata; Poengky Indarti; dan Setyo Budiyanto.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
- KPK.go.id
Kemudian, 10 nama calon Dewas KPK adalah Benny Jozua Mamoto; Chisca Mirawati; Elly Fariani; Gusrizal; Hamdi Hassyarbaini; Heru Kreshna Reza; Iskandar Mz; Mirwazi; Sumpeno; dan Wisnu Baroto.
"Jadi, ini nama yang sudah masuk. Dan, nanti tinggal kita minta juga masukan dari masyarakat terhadap calon. Baik itu pimpinan KPK, maupun nanti dewas KPK nantinya," kata Rano.
Rano mengungkapkan aspirasi masyarakat bisa disampaikan secara tertulis lewat Kesekretariatan Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Paripurna, Lantai 1, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Menurut Rano, masukan-masukan masyarakat akan didalami, diklarifikasi serta dielaborasi oleh Komisi III DPR dalam fit and proper test.
"Nah, ini nanti selama penetapan dan fit and proper baik konsultasi dan pendalaman calon dewas KPK ini berlangsung," jelas Rano.
"Jadi, nanti dikasih kesempatan masukan dari masyarakat dulu, sebelum kita akan melaksanakan fit and proper pimpinan maupun konsultasi calon dewas," imbuhnya.
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
