DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Buntut Lonjakan Komplain Pelaksanaan SNBP

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.
Sumber :
  • ANTARA/Sean Filo Muhamad

Jakarta, VoxPop - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Menurutnya, masalah ini mendesak untuk diatasi lantaran terjadinya lonjakan komplain dalam pelaksanaan SNBP tahun ini.

img_title Di Tengah Isu Pergantian Kapolri, Ahmad Sahroni Nilai Kinerja Listyo Sigit Masih Baik

“Belajar dari pengalaman tahun ini, Kementerian perlu lebih awal berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memastikan pelaksanaan SNBP berjalan lebih tertib. Salah satu hal utama yang harus dibenahi adalah ketertiban sekolah dalam mengisi data dasar sebagai sumber Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ini menjadi catatan penting yang harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah dan dinas-dinas,” kata Hetifah kepada wartawan Senin, 10 Februari 2025. 

Waketum DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian

Photo :
  • Partai Golkar
img_title Harga Pertamax Turun, Anggota DPR: Pemerintah Pastikan Kebijakan Harga BBM Ikuti Pasar Global

Hetifah menegaskan, pengisian data tidak bisa dilakukan secara terburu-buru menjelang tenggat waktu pelaksanaan SNBP. Sehingga, perlu adanya mekanisme pendampingan yang lebih ketat, termasuk pengecekan berkala (check-in) dan pelatihan (coaching) mingguan secara daring bagi operator sekolah dan dinas pendidikan. 

“Dengan pendampingan rutin sejak awal, kita bisa memastikan data yang masuk lebih valid dan tidak ada masalah mendekati batas waktu pendaftaran,” kata dia. 

img_title Buruh Wanti-wanti DPR Pastikan Tak Ada Pasal Selundupan di RUU Ketenagakerjaan

Maka dari itu, Hetifah menegaskan Komisi X DPR siap mengawal perbaikan sistem ini demi terciptanya seleksi masuk perguruan tinggi yang lebih transparan dan adil.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong.

DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.

img_title
VoxPop.co.id
5 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut