Komisi II DPR Tekankan Masalah Politik Uang dalam Revisi UU Pemilu

Jakarta, VoxPop - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menekankan masalah politik uang dalam rumusan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Baca Juga

Bukan Kemiskinan, Ternyata Ini Kerawanan Utama Terjadinya Politik Uang

Menurutnya, perlu memberikan perhatian kepada masalah politik uang, selain persoalan teknis dalam perbaikan sistem kepemiluan di Tanah Air.

"Kami harus melakukan revisi Undang-Undang Pemilu bukan hanya pada sistem metode penghitungannya, bukan hanya masalah per dapil (daerah pemilihan), bukan hanya masalah threshold atau lain-lainnya, tetapi juga masalah-masalah lain seperti money politics-nya," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025. 

Baca Juga

Wartawan Parlemen Resmi Laporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR, Imbas Ucapan 'Kayak Sirkus' saat Rapat



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf

Photo :

• DPR RI

Dede lantas mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah terjadi hal-hal transaksional demi memenangkan pesta demokrasi. "Cost of money-nya kami menganggap itu semakin lama semakin membesar," kata dia.

Baca Juga

KWP Kecam Ucapan Deddy Sitorus soal Wartawan 'Kayak Sirkus', Bakal Lapor ke MKD

Bahkan, kata dia, pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang baru saja dilaksanakan menjadi preseden terburuk dari jalannya pemilihan umum secara langsung di Tanah Air.

"Karena hampir semua mengatakan, pemilu kemarin adalah pemilu yang paling brutal dan paling transaksional," kata Politikus Partai Demokrat itu.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu mengatakan ada dua isu besar yang perlu mendapat perhatian dalam merevisi undang-undang kepemiluan, yakni politik uang dan netralitas.

"Untuk money politics dan netralitas, bagaimana pun sistemnya kita bangun, kita bentuk, itu tidak akan terjadi perubahan yang radikal kalau tidak (ada perubahan) perilakunya," ujarnya.

Ia menilai desain sistem pemilu sebaik apapun pada akhirnya akan percuma, sebab bergantung pada perilaku penyelenggara pemilu hingga peserta pemilu itu sendiri.

"Karena saya percaya betul peribahasa yang bilang, the right system will produce the right result, sistem yang baik (akan) menghasilkan hasil yang baik. Tetapi kalau yang menjalankan sistemnya juga enggak baik, susah ini. Jadi kita lahir dari rahim demokrasi yang brutal (Pemilu) 2024, kita sepakat. Karena diskusi juga gini kalau kita tidak setop money politics, akan ada namanya istilah saya sebut inflasi demokrasi, 2029 semakin besar nanti,” imbuhnya. 

Adapun, anggota Komisi II dari Fraksi PDI Deddy Sitorus lebih menyoroti aspek moralitas lembaga penyelenggara pemilu.

Halaman Selanjutnya

Dia menekankan, pentingnya perbaikan perilaku penyelenggara dan pengawas pemilu yang disebutnya sebagai faktor internal, di atas pembenahan sistem kepemiluan di tanah."Ketika penyelenggara dan pengawas yang menjadi bagian dari kerusakan itu, gimana sih ngatasin itu, kalau kita mau bicara memperbaiki pemilu? Karena tidak ada sistem pemilu apapun yang bisa dikatakan sempurna bahkan mendekati sempurna, tidak akan ada," kata Deddy.