6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Ini Catatan dari KAMMI
- VoxPop.co.id/Yeni Lestari
PP KAMMI juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo dalam wawancara dengan sejumlah jurnalis senior.
Di salah satu kesempatan itu, awalnya, Presiden Prabowo menyebut aksi demonstrasi adalah hal yang wajar dilakukan di negara demokrasi asal berlangsung dengan damai. Namun, di satu sisi Prabowo meminta masyarakat untuk objektif dalam menilai apakah demo yang terjadi adalah murni aspirasi dari masyarakat atau ada yang membayar.
Menurut Arsandi, narasi itu tak hanya menyudutkan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia menekankan narasi itu juga menciptakan delegitimasi terhadap gerakan sosial yang sah.
"Alih-alih dijawab dengan dialog, kritik dan aspirasi publik justru dicurigai sebagai ancaman stabilitas nasional,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, ada tantangan yang dinilai tak kalah kompleks. Menurut Alzeiraldy selaku Kepala Departemen Kajian Strategis KP PP KAMMI, melemahnya rupiah bukan semata akibat faktor eksternal, Dia menilai kondisi itu karena juga dipicu oleh defisit transaksi berjalan dan ketidakpastian arah kebijakan fiskal.
Kementerian Keuangan tercatat merevisi pertumbuhan ekonomi dari target optimis 5,4% jadi hanya 4,8% pada kuartal pertama tahun 2025. Hal itu berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025.
Dia bilang kondisi itu semakin terasa di tingkat akar rumput. Sebab, harga kebutuhan pokok meningkat menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
"Dan, pelaku usaha kecil menghadapi tekanan likuiditas. Gelombang PHK massal terjadi di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, otomotif, hingga teknologi, terutama akibat penyesuaian pasar dan lemahnya dukungan kebijakan stimulus,” kata Alzeiraldy.
