KPK Usul Parpol Dapat Dana Tambahan dari APBN, Istana: Bisa Didiskusikan

Logo parpol peserta Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • Dok. VoxPop

Jakarta, VoxPop - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons usulan dari KPK soal dana tambahan dari Anggaran Belanja Negara (APBN) untuk partai politik. Dana tambahan itu diusulkan KPK untuk mencegah korupsi.

img_title SETARA Institute Dorong Penanganan Kasus Eks Jampidsus Diambil Alih KPK, Ini Alasannya

Hasan menyebut pemberantasan korupsi merupakan salah satu Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto. Maka itu, ia menyebut segala usulan terkait ide untuk pemberantasan korupsi bisa dibicarakan.

"Ya, yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi," kata Hasan di kantornya, Senin, 19 Mei 2025.

img_title KPK Sita Toyota Hiace dari Bupati Pemalang, Ada Koper Berisi Rp451 Juta di Dalamnya

Menurut dia, ide untuk memberantas korupsi bisa dari siapapun dan bisa didiskusikan. "Datangnya dari siapapun. Jadi, untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan," jelas Hasan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi

Photo :
  • Antara
img_title Utang Whoosh Diambil Alih Kemenkeu, Purbaya Jamin Tak Akan Bebani APBN

Kata Hasan, semua itu akan didiskusikan untuk membahas ide yang paling masuk akal.

"Nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik. Ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum," lanjut Hasan.

Di sisi lain, bantuan dana untuk partai politik sudah ada sebelumnya. Namun, terkait peningkatan jumlah dana bisa didiskusikan.

"Kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada," tuturnya. 

"Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih. Bisa didiskusikan," ujarnya.

Hasan menyebut ada banyak cara untuk memberantas korupsi. Salah satunya dengan memperbaiki sistem politik hingga menambah bantuan.

Ia mengatakan ide-ide tersebut nantinya bisa dijadikan produk hukum oleh DPR RI. 

"Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan. Termasuk juga memperbaiki sistem politik kan? Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini," tutur Hasan.

"Jadi, ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan pihaknya sempat beri usul ke pemerintah agar semua parpol dapat dana yang besar. Menurut dia, yang besar itu berupa APBN.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut