Kata Menteri Suharso soal Rencana Luhut Bentuk Family Office

Menurut Said, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah terkait permasalahan birokrasi dan permasalahan regulasi. Karena menurutnya, untuk menggaet investor kedua hal itu harus terlebih dahulu dibenahi.

Baca Juga

Purbaya Bakal Buru Pajak Orang Kaya yang Tak Laporkan Penyimpanan Dananya di Luar Negeri

"Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, insya Allah investasi akan lancar masuk. Padahal sejatinya kita sudah punya undang-undang cipta kerja, bahkan 20 persen dana mandatory spending untuk pendidikan, itu semua kan sesungguhnya luar biasa," ujarnya.

"Tapi lagi-lagi problem-nya terbentur soal birokrasi dan regulasi. Sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita," imbuhnya.

Baca Juga

Antusiasme Investor Tinggi, PLN Siapkan Kontrak Jangka Panjang Akselerasi Proyek PSEL

Aturan Kemenkeu soal Penunjukan Kuasa Wajib Pajak Dinilai Jadi Evolusi Signifikan Sektor Perpajakan

Head of Tax BDO di Indonesia, Irwan Kusumanto menilai, PMK No. 44/2026 merupakan sebuah evolusi signifikan dalam administrasi pajak dan sektor perpajakan di Indonesia.

VoxPop.co.id

31 Juli 2026