Dorong Peningkatan Kesejahteraan Pengemudi Online, Anggota Komisi V Beberkan Tantangannya
- istimewa.
Jakarta, VoxPop – Komisi V DPR mendorong peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi online melalui kebijakan tarif yang adil. Hal lain yang disoroti adalah perlindungan sosial memadai, serta penguatan regulasi untuk memastikan hubungan kemitraan berjalan setara dan berkeadilan.
Anggota Komisi V DPR RI Hanan A Rozak menyatakan, pertumbuhan ekonomi digital satu dekade terakhir menjadikan transportasi online elemen penting mobilitas nasional. Namun, ada jutaan pengemudi roda dua dan empat tetap menanggung beban sebagai ujung tombak operasional platform.
"Kesejahteraan mereka masih menghadapi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dan kebijakan yang lebih berkeadilan," kata Hanan dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Menurutnya, pengelolaan transportasi online hingga kini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari pengaturan integrasi moda mobil dan motor online sebagai transportasi umum.
Selain itu standar operasional dan kelayakan kendaraan, perlindungan sosial, keamanan dan kenyamanan pengguna, hingga status para pengemudi yang belum termasuk pekerja formal sehingga tidak memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang memadai.
Dia menegaskan pentingnya merumuskan kebijakan komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan sekitar empat juta pengemudi online. Regulasi, menurutnya, harus membangun kemitraan sejati antara aplikator dan pengemudi, dengan hubungan kerja yang berkeadilan serta pembagian keuntungan yang proporsional sesuai risiko dan kontribusi masing-masing pihak.
Isu kesejahteraan pengemudi kembali mengemuka saat Serikat Pengemudi Online Indonesia (SPOI) menyampaikan usulan kenaikan tarif dasar per kilometer (km) dalam audiensi di ruang rapat Sekretariat Komisi V DPR RI, Senayan.
Ilustrasi driver ojek online (ojol)
- VoxPop.co.id/Andrew Tito
Hanan menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, dengan menilai bahwa kenaikan tarif dasar akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pengemudi. Dalam audiensi itu, Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia (SPOI) Muchtar mengatakan tarif dasar merupakan acuan perhitungan pendapatan pengemudi online.
Tarif tersebut tidak mengalami kenaikan sejak 2022, padahal secara ideal perlu disesuaikan dengan inflasi serta kenaikan biaya onderdil, bahan bakar, dan komponen operasional lainnya. Menanggapi hal ini, Hanan mendorong pembentukan forum tripartit yang terdiri dari unsur pengemudi online, aplikator, dan pemerintah sebagai mekanisme dialog yang lebih adil, transparan, dan berimbang dalam menentukan kebijakan tarif maupun skema kemitraan.
