Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko Periode 2027, Kemenko Perekonomian Paling Tinggi
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) yang ada di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun anggaran 2027.
Tujuh Kemenko itu, yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Politik dan Keamanan, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Dia juga langsung menyetujui usulan tambahan anggaran bagi seluruh Kemenko itu.
"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?" kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Setelah itu, para Anggota Banggar DPR RI pun menyetujui ucapan dari Said Abdullah. Dia pun menjelaskan rincian pagu indikatif anggaran untuk masing-masing Kemenko itu yakni Kemenko Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar.
Kemudian Kemenko Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kemenko Pangan Rp509,3, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Dia menjelaskan bahwa pagu indikatif anggaran untuk Kemenko tersebut berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak per barel, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga defisit anggaran.
"Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya," kata dia.
Dalam rapat tersebut, hadir seluruh Menteri Koordinator yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selain itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. (Ant)
Jenderal Sigit soal Isu Pergantian Kapolri: Itu Hak Prerogatif Presiden
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal isu surat presiden (Surpres) mengenai pergantian dirinya sebagai pimpinan dari Korps Bhayangkara.
