4 Pemicu Anak Stunting, Bumil Punya Peran Besar
- flickr
"Perlu sinergitas antara tenaga kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk menemukan risiko stunting,” pungkasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan jika dukungan fasilitas layanan kesehatan primer dalam surveilans gizi, deteksi dan penemuan kasus di masyarakat sangat dibutuhkan.
"Setiap level harus mengambil peran aktif, melatih dokter umum dan dokter Puskesmas untuk penanggulangan stunting secara berjenjang dari posyandu, puskesmas, hingga RSUD,” jelasnya.
Dokter Spesialis Anak, dr. Ronald Rompies, Sp. A., pada kesempatan tersebut memaparkan jika pemberian nutrisi pada bayi dan anak terutama dalam 1000 HPK sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Selain itu, deteksi dini weight faltering penting untuk pencegahan stunting.
Gerakan Nasional Indonesia Bebas Stunting 2030
- istimewa
"Ini bisa dilakukan di posyandu, bila tidak ada perbaikan segera rujuk ke puskesmas. Nanti bila ditemukan stunted, dari puskesmas akan langsung memberikan rujukan ke dokter spesialis anak di RSUD,” jelasnya.
Ronald pun menjelaskan bahwa Intervensi spesifik dengan pemberian nutrisi yang optimal yaitu MPASI dengan kandungan protein hewani (telur, ikan, hati, dan lain-lain) disertai PKGK (susu formula standar) atau PKMK (susu khusus) pada anak yang kekurangan gizi termasuk stunting sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Surat Keputusan BPOM.
"Sinergi antara Dinas Kesehatan dan pemerintahan kabupaten/kota terkait sangat diperlukan untuk intervensi spesifik dalam menurunkan prevalensi stunting," pungkasnya.
Medical Science Director Danone Indonesia, Dr. dr. Ray W. Basrowi, MKK., menyatakan bahwa komitmen Danone Indonesia dalam rangka penurunan angka stunting akan terus dilakukan. Promosi pemberian ASI Eksklusif bagi karyawan, mendukung berbagai macam riset tentang nutrisi pada anak-anak, program edukasi Tenaga Kesehatan Berkelanjutan, serta program pemberdayaan masyarakat dan komunitas.
“Tugas kami di sini adalah mendekatkan sistem pelayanan dan akses dari semua jenis intervensi dan model-model yang telah sukses dilakukan di tempat lain," imbuh Ray.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
