- Vivanews
"Di mana KPU bisa dibilang tidak mampu mengelola dengan baik berbagai kritik, ataupun keraguan publik terhadap profesionalisme pengelolaan Situng. Akhirnya muncul banyak kontroversi dan spekulasi," ujar Titi.
Peta Kerawanan
Polri sudah memetakan Pilkada 2020 dari aspek kerawanan konflik. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan, pemetaan itu dengan pendekatan indeks potensi kerawanan atau IPK.
Asep menjelaskan, ada empat dimensi dalam pemetaan ini. Keempat dimensi itu adalah penyelenggaraan, peserta pilkada, potensi gangguan dan ambang gangguan. Untuk mendukung pengamanan maka pihak Polri nanti akan menggelar Operasi Mantap Praja 2020.
Menurutnya, potensi kerawanan sangat tergantung dari pemetaan wilayah atau daerah masing-masing. Begitu juga dengan perkembangan masyarakat langsung di daerah tersebut. Belajar dari pilkada sebelumnya, gesekan masyarakat itu muncul karena politik identitas, hoax, sampai kampanye hitam.
"Tentunya lebih cara kita akan melihat bagaimana sejarah konflik yang terjadi di daerah tersebut sehubungan dengan pilkada yang sebelumnya," ujar Asep kepada VoxPopnews, Selasa, 31 Desember 2019.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid mengatakan kesiapan suatu daerah untuk memenuhi Peraturan KPU (PKPU) berbeda. Menurutnya, daerah di Pulau Jawa lebih siap melaksanakan tahapan dan prosedur pilkada. Berbeda dengan di daerah yang masih banyak kendala seperti Papua. Persoalan di daerah antara lain independensi penyelenggara pemilu serta aparat sampai kualitas calon kepala daerah yang kuat modal uang.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Menurutnya, pilkada di perkotaan berjalan baik karena kualitas pemilih yang sudah melek politik. Maka itu, kata dia, tak heran jika demokrasi pilkada di perkotaan lebih menghasilkan kepala daerah yang berprestasi.
"Problem besar ada di Kabupaten karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang luas. Money politic dan pengerahan aparat masih dominan," tutur Mardani.
Terkait itu, lembaga penyelenggara pemilu dan Polri yang sudah menganalisis kerawanan di Pilkada 2020 harus gerak cepat. Salah satunya mengantisipasi gesekan masyarakat dengan aktif menggelar pertemuan. Cara menemui tokoh masyarakat menjadi strategi dini yang bisa diterapkan. Ia mengingatkan, KPU sebagai lembaga yang punya peranan vital dalam Pilkada. Karena itu, setiap rencananya seperti e-rekap mesti dibuat secara transparan dan dievaluasi bersama.
