- REUTERS/Tyrone Siu
Ekspansi ke luar ini sudah dimulai jauh-jauh hari. Sejak 2013, Presiden Xi sudah memprakarsai One Belt One Road (OBOR), sebuah program pembangunan infrastruktur menghidupkan kembali jalur kuno yang menghubungkan Timur dengan Barat: Jalur Sutra. Jalur Sutra ini terdiri dari Jalur Sutra Darat dan Jalur Sutra Maritim, menghubungkan benua Asia, Eropa, dan Afrika.
Infrastruktur ini meliputi jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan laut dan udara, kawasan ekonomi khusus, jalur pita lebar, pembangkit listrik, dan kota-kota mandiri baru. Jalur ini diperkirakan akan menguntungkan 4,4 miliar orang atau sekitar 63 persen dari populasi global. Satu sabuk, satu jalan, menghubungkan tiga perlima dunia.
Presiden Xi memprakarsai One Belt One Road (OBOR), sebuah program pembangunan infrastruktur menghidupkan kembali jalur kuno yang menghubungkan Timur dengan Barat: Jalur Sutra. FOTO: REUTERS/Stringer
Untuk melaksanakan OBOR, China telah menciptakan China-ASEAN Maritime Cooperation Fund senilai RMB 3 miliar pada 2011, menyumbang US$40 miliar pada Silk Road Fund pada tahun 2014, dan mendirikan Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang resmi diluncurkan pada 2015. China juga telah menjalin sejumlah komitmen bilateral pembangunan infrastruktur dengan negara-negara yang terkait jalur ini di Asia, Afrika dan Eropa, tak terkecuali dengan Indonesia.
Para pemimpin ASEAN sebelumnya telah memiliki peta Master Plan ASEAN Connectivity (MPAC) pada tahun 2010, yang berfokus pada konektivitas infrastruktur, kelembagaan, dan hubungan antar warga negara. Namun, ASEAN terbatas sumber daya keuangan dan kapasitas untuk melaksanakan MPAC. Karena itu, OBOR sangat disambut baik oleh MPAC yang juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur, perdagangan dan promosi investasi, dan hubungan budaya. Pada 2015, beberapa negara ASEAN menyerukan rencana aksi strategis untuk mengintegrasikan MPAC dengan OBOR.
Pada 2015, China menyalip Jepang untuk proyek kereta api kecepatan tinggi pertama di Indonesia. Indonesia membuat keputusan besar dan sangat mengejutkan karena memberikan proyek ini kepada China daripada Jepang, untuk membangun rel kecepatan tinggi menghubungkan Jakarta dengan Bandung. 2016, Proyek raksasa ini mulai digeber.
Emirza Adi Syailendra, analis dari The S. Rajaratnam of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura, menyatakan, meskipun proposal Jepang menarik, China akhirnya mengamankan proyek ini dengan tawaran yang sulit ditolak oleh Jakarta. China menunjukkan bahwa tidak ada keraguan untuk menggunakan senjata terbesarnya yakni uang dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan pemerintah Indonesia.
Sementara itu Jepang, setelah menyelesaikan studi kelayakan yang dibuatnya selama 10 tahun dengan biaya sekitar US$3 juta, merasa percaya diri proyek itu akan didapatkan. Apalagi, sebagai investor terbesar kedua di Indonesia, Tokyo juga telah menikmati hubungan yang kuat dengan Jakarta. Produk-produk yang ditawarkannya pun berkualitas tinggi dengan pinjaman bilateral murah untuk pembiayaan. Indonesia harus membayar hanya 0,1 persen bunga. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga berusaha untuk menawarkan kesepakatan di menit-menit terakhir, dengan mengurangi kuantum jaminan berdaulat Indonesia, memperpendek waktu penyelesaian sekitar lima tahun, termasuk transfer teknologi dan menjanjikan untuk memperluas kerjasama maritim dengan Indonesia.
Sayangnya, ketika uang berbicara, segala nilai tambah tersebut dikesampingkan pemerintah Indonesia. Beijing telah menawarkan Jakarta pinjaman senilai US$5,27 miliar, jauh lebih besar dibanding Tokyo senilai US$4,4 miliar. Tawaran dari China tanpa jaminan pemerintah dan murni sebagai transaksi bisnis-ke-bisnis, penawaran itu pun diikuti oleh janji-janji lainnya seperti peningkatan kapasitas, dan pengembangan industri manufaktur lokal yang akan membuka peluang kerja bagi sekitar 40.000 pekerja.
Ini berarti bahwa pemerintah Indonesia akan menikmati hasilnya, sementara China mengangkat seluruh beban berat proyek ini. Bejing pun berjanji akan menyelesaikan proyek ini sebelum Pemilu 2019. Itu akan menjadi nilai tambah bagi Presiden Joko Widodo, yang kemungkinan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Tiga tahun jangka waktu ini tentu saja lebih menarik untuk Jokowi, karena akan menjadi dorongan politik yang sangat besar baginya.
