- ANTARA/Prasetia Fauzani
Fenomena lonjakan harga yang terjadi bertahun-tahun di Indonesia itu, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, merupakan anomali. Sebab, saat ini, di tengah penurunan harga komoditas internasional termasuk pangan, di Indonesia justru naik.
"Artinya pemerintah salah urus," ujar Enny saat berbincang dengan VoxPop.co.id.
Dia menjelaskan, kenaikan harga pangan semestinya diikuti dengan meningkatnya produktivitas di sektor tersebut. Untuk kasus daging sapi misalnya. Pada 2013, daging sapi lokal masih bisa ditemukan dengan harga Rp70 ribu per kilogram.
Saat ini, harganya semakin tidak terkendali, bahkan ada yang mencapai Rp140 ribu per kilogram. Artinya, lanjut Enny, pemerintah tidak mampu mendorong produktivitas sektor pertanian yang notabene dulu menjadi komoditas andalan Indonesia. Sebab, jika produksi dalam negeri melimpah, permasalahan kenaikan harga di saat permintaan meningkat seharusnya tidak terjadi.
"Populasi sapinya itu turun jadi 14 juta ekor per tahun jadi 12 juta. Kan aneh. Ini kan sudah tidak cocok dengan hukum ekonomi. Itu yang kami simpulkan dari salah kelola atau salah urus," tuturnya.
Jarak antara petani dan konsumen diharapkan bisa lebih dekat, sehingga akan memotong mata rantai harga di tingkat konsumen.
Kenapa produktivitas sektor pertanian menurun, dia menjelaskan, karena pemerintah dinilai salah memberikan insentif bagi sektor pertanian. Saat ini, pelaku sektor tersebut diperlakukan sebagai objek, bukan subjek ekonomi.
Artinya, pemerintah seharusnya dapat membuat tata niaga yang sehat untuk sektor ini. Upaya itu diharapkan agar jarak antara petani dan konsumen bisa lebih dekat sehingga akan memotong mata rantai harga di tingkat konsumen.
"Harus ada rekayasa kelembagaan untuk melindungi harga petani. Itu baru menyelesaikan dari sisi hulu untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan," ungkapnya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengungkapkan hal yang sama. Tata niaga komoditas pertanian merupakan hal yang mendesak harus dibenahi pemerintah. Sebab, kondisi ini sejak lama telah menjadi momok mengerikan bagi masyarakat.
Tulus menjelaskan, buruknya tata niaga sektor ini seakan menjadi celah yang seolah tidak bisa ditutup, dan membuat pohon kartel dagang di sektor ini tetap tumbuh subur berkembang.
