Janji Nawacita Agraria Ala Jokowi
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Untuk 2017, ia menyebut ada 125 kasus terkait konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah. "Itu ada di 53 Kabupaten dari 17 Provinsi. Semua kejadian, juga melanggar hak asasi petani," kata Ruli.
Berikutnya, kendala birokrasi>>>
Kendala Birokrasi
Persoalan reforma agraria belum bisa maksimal, karena faktor birokrasi. Ketua Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin menilai, selama birokrasi belum berpihak kepada masyarakat, maka akan lamban dan sulit. Keperluan masyarakat dalam kebutuhan agraria dianggap belum menjadi prioritas.
"Saya katakan, reforma agraria yang dijalankan pemerintahan Jokowi ini masih dengan kadar sedikit. Ini juga terjadi di periode SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Kenapa? Karena, birokrasi belum berpihak ke rakyat," ujar Iwan di Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.
Baca: Jokowi Janji Sertifikasi Tanah Lebih Cepat
Tujuan reforma agraria, menurutnya, harus bisa menekan angka ketimpangan. Namun, saat ini, ia menilai belum terpenuhi tujuan tersebut. Soal sertifikasi tanah dalam reforma agraria, memang bagian dari reforma agraria. Tapi, penerapannya keliru. Sebab, tujuan reforma agraria harus merujuk keseluruhan sehingga bagi-bagi sertifikat seharusnya dipraktikkan di tahapan akhir, bukan awal.
"Menempatkan sertifikasi itu di belakang, bukan di depan. Jadi begini, sertifikasi itu jika ditempatkan di depan, dia melayani orang-orang yang telah bertanah (punya tanah)," kata Iwan.
Baca: Menteri Sofyan: Rp30 Triliun Tak Cukup untuk Bebaskan Lahan
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu pernah mengatakan reforma agraria menjadi salah satu fokus pemerintah. Diakuinya, kemiskinan, ketimpangan, serta penciptaan lapangan pekerjaan masih persoalan. Ia menekankan permasalahan tersebut diharapkan bisa ditangani melalui reforma agraria.
"Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi khususnya di perdesaan," kata Jokowi dalam forum pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden.
Menurut dia, semangat reforma agraria harus mewujudkan keadilan dalam ketimpangan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tahan. Dengan reforma agraria, wilayah serta sumber daya alam juga harus menjadi titik fokus yang diprioritaskan.
"Reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan, antara masyarakat dengan pemerintah," ujar Jokowi.
