Bola Panas Daftar Mubalig Kementerian Agama
- VoxPop.co.id/ Agus Rahmat.
"Termasuk perpecahan di antara mubalig, Da’i dan ulama. Karena yang berkembang di luar, yang masuk list yang pro pemerintah, yang tidak masuk yang kontra dengan pemerintah," ungkapnya.
Sertifikasi ulama
Dahnil juga menyebut jika Kemenag harus menjelaskan latar belakang mengenai dikeluarkan daftar mubalig yang terdaftar. "Karena nantinya kalau tidak dijelaskan, kami saling curiga. Akan menimbulkan fitnah. Ini sangat berbahaya sekali," jelas Dahnil.
Selain Dahnil, ada nama Ustaz Yusuf Mansur di dalam daftar 200 mubalig versi Kemenag. Ia mengaku bersyukur atas apresiasi yang diberikan Kemenag karena memasukkan namanya.
"Alhamdulilah, saya diakui yang 200 list itu. Tapi saya bukan mubalig, saya ini santri," ujar Yusuf dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Minggu 20 Mei 2018.
Yusuf mengatakan, dengan masuknya daftar nama tersebut itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Sementara itu, dia juga mengomentari banyaknya mubalig yang tidak masuk daftar nama itu. Salah satu di antaranya Ustaz Abdul Somad.
"Luar biasa kecintaan umat kepada mubalignya masing-masing. Kalau saya tidak masuk ke daftar itu, saya juga bersyukur banyak yang masih ingat sama saya. Kalau pemerintah yang menangani ini, ya, harus bertanggung jawab," kata dia.
Yusuf menjelaskan, dengan munculnya daftar tersebut harusnya disikapi dengan kalimat yang positif agar tidak menyinggung satu sama lain. "Ini adalah izin Allah. Jika kita lihat dari 200 nama itu, saya tidak kenal semua," tutur Yusuf Mansur.
Akibat daftar 200 mubalig ini, Nasaruddin Umar sempat menyentil Kemenag kalau Indonesia bukanlah Malaysia dan Brunei Darussalam, di mana di kedua negara ini penceramah agama wajib disertifikasi.
Jika merunut ke belakang, tepatnya Februari tahun lalu. Kala itu, muncul wacana sertifikasi ulama dan mubalig. Pro dan kontra pun hadir, baik di kalangan ulama maupun di masyarakat.
Gagasan standardisasi ulama itu juga tengah diperbincangkan di Kemenag. Majelis Ulama Indonesia Makassar dan Ikatan Masjid Musala Indonesia Mutthahidah (IMMIM) menyatakan mendukung wacana tersebut.
Sementara organisasi masyarakat Front Pembela Islam cabang Sulawesi Selatan menolak wacana itu. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan, rencana sertifikasi ulama bisa dimaklumi sepanjang memenuhi persyaratan.
