Ancang-ancang KPK Bidik Proyek Sabotase Kartu Prakerja

VoxPop – Polemik program Kartu Prakerja belum akan tamat dalam waktu dekat. Malahan bisa jadi bakal berlarut-larut seperti skandal proyek e-KTP. Soalnya Dewan Perwakilan Rakyat telah menyoroti lebih saksama kasus proyek jaring pengaman sosial akibat pandemi wabah virus corona yang senilai Rp20 triliun itu.

Baca Juga

KPK Duga Raja Juli Belum Kembalikan Seluruh Uang dalam Amplop dari Bupati Kuansing, Berapa Jumlahnya?

Dewan bahkan sekalian mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tengara penyelewengan dalam proyek Kartu Prakerja. Program yang sesungguhnya bagus dan patut didukung, DPR sepakat menilai, tetapi pelaksanaannya ibarat telah disabotase oleh oknum-oknum di lingkaran terdalam penguasa.

KPK memang bersikap normatif atas desakan Parlemen. Namun, badan antirasuah tidak menutup kemungkinan untuk penyelidikan yang lebih serius jika ditemukan bukti-bukti yang cukup. Komisi tidak akan ragu untuk menelisiknya jika memang diyakini, berdasarkan bukti, ada penyimpangan.

Baca Juga

KPK Ungkap Raja Juli Bertemu Bupati Kuansing Tiga Kali hingga Dugaan Setoran Uang ke Pejabat Kemenhut

Proyek dipenggal

Ancang-ancang KPK untuk menyelidiki indikasi korupsi dalam proyek Kartu Prakerja mengemuka dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada Rabu lalu. Para politikus lintas partai, termasuk legislator partai pendukung pemerintah, kompak menyoroti proyek pemenuhan janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam pemilu tahun 2019.

Baca Juga

KPK Ungkap Seorang Pejabat di Kemenhut Diduga Terima Uang 12.500 Dolar Singapura dari Bupati Kuansing

Dana yang dialokasikan untuk program jaring pengaman sosial bagi para pekerja korban PHK, pekerja sektor informal yang terdampak pandemi Covid-19, atau pencari kerja itu memang Rp20 triliun. Namun, yang paling disoal yakni uang Rp5,6 triliun untuk program pelatihan kerja bagi 5,6 juta orang peserta.

Program itu dituding dijalankan secara tak transparan karena melibatkan delapan perusahaan digital sebagai mitra untuk pelatihan kerja, tapi tanpa lelang tender. Juga dicurigai sarat konflik kepentingan karena satu dari delapan perusahaan digital itu, Ruang Guru, milik seorang pemuda yang waktu itu menjabat Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Syah Devara.

Seorang legislator Partai Gerindra, Habiburokhman, berterus terang menyanjung gagasan program Kartu Prakerja. Namun, keberadaan Belva kala itu sebagai Staf Khusus Presiden dan Ruang Guru sebagai mitra Kartu Prakerja, menurutnya, berpotensi mengacaukan program pemerintah.

“Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," katanya, berbicara dengan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam rapat itu.

Halaman Selanjutnya

Proyek tanpa tender yang diberikan kepada delapan platform itu dianggap mengangkangi undang-undang. Bahkan, keberadaan Ruang Guru dengan produknya Skill Academy dianggap kebobolan besar pemerintah karena saham perusahaan itu dicurigai milik orang Singapura.