Heboh 'Mahar Politik' Pilkada
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Dana Saksi
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mempersilakan siapa pun untuk berbicara jika merasa “dipalak” oleh partai politik.
"Monggo yang merasa diperas dan dimintai mahar bisa bicara ke publik," kata Mardani, di Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.
Mardani menegaskan partainya tidak pernah mengenal istilah mahar politik. Meskipun dia mengakui dana untuk operasional saksi saat pencoblosan memang berat.
"Untuk saksi memang berat, karena harus dikali jumlah TPS dan dana per orang 200 ribu untuk operasional seharian," ujar Mardani.
Selama ini, kata Mardani, dana saksi calon yang diusung PKS berasal dari gabungan pasangan calon dengan kader. Ke depan dia berharap pemerintah yang membiayai operasional saksi.
"Makanya kami mengusulkan saksi ditanggung pemerintah dengan tugas menjaga suara untuk semua partai," kata anggota Komisi II DPR ini.
Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto juga mengatakan partainya tak meminta mahar politik. Menurut dia, hal ini berlaku untuk calon bupati, wali kota, maupun gubernur.
"Kami tidak ada mahar untuk parpol. Kalau untuk kampanye itu urusan mereka. Kalau kampanye itu yang mengeluarkan dari kantong dia," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 12 Januari 2018.
Agus mengatakan, Demokrat tak pernah membicarakan dan mematok adanya mahar tertentu. Dia mengklaim calon kepala daerah yang dipilih Demokrat adalah yang punya elektabilitas yang tinggi.
"Yang kami lihat adalah elektabilitas dan juga popularitas. Sehingga seluruh cagub-cagub dan cawalkot ketika menghadap ke DPP semuanya telah menyertakan survei. Kami lihat kredibilitas dari surveinya," ujar Agus.
Namun, dia mengakui kandidat juga bukan berarti tidak mengeluarkan uang dalam proses kontestasi pilkada. Apabila kandidat perlu mengeluarkan biaya besar untuk kampanye, menurutnya, itu menjadi pilihan kandidat.
"Tentu itu tergantung kandidatnya. Kalau kandidat ingin mempopulerkan dirinya supaya keterpilihannya tinggi, lalu dia punya uang dan sebagainya, itu urusan para kandidat," ujarnya.
Tak Ideal
Pengamat Politik Muhammad Qodari menyatakan bahwa idealnya partai politik tidak meminta mahar politik bagi para kandidat dalam suatu kontestasi pemilu atau pilkada. Karena sudah menjadi tugas partai melakukan rekrutmen.
