Heboh 'Mahar Politik' Pilkada

Ilustrasi uang rupiah.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

"Tugas parpol melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik. Jadi sebisa mungkin mereka mencari calon-calon yang bagus, berkualitas, dan itu menjadi kriteria utama. Takutnya kalau mahar politik ini kriterianya keuangan bukan kapsitas dan kapabiltas. Faktor kompetensi dikalahkan finansial," kata Qodari saat dihubungi VoxPop, Jumat, 12 Januari 2018.

img_title Ketua DPD RI Ikut Berduka Cita atas Meninggalnya Hero Tito

Namun, Qodari mengakui ada juga biaya politik yang memang perlu dikeluarkan oleh para kandidat. Misalnya untuk kampanye mereka.

"Itu bukan mahar politik, itu biasa ya politik. Biaya politik para calon juga harus bisa partisipasi ya gotong royong, semampunya. Idealnya tidak dipatok. Kalau memungkinkan, sanggup, dia bisa lebih banyak. Kalau gak mampu gak usah," kata dia lagi.

img_title La Nyalla: Hak Konstitusi Partai Baru Dijegal Pasal 222 UU Pemilu

Meskipun demikian, baik biaya politik atau mahar politik, Qodari menilai keduanya tidaklah mutlak. Alasannya, dia menyampaikan bahwa kemampuan, kompetensi seorang calon pemimpin jangan sampai dikalahkan dengan uang.

"Ada partai yang tanpa mahar politik, ada juga kader yang bayar biaya politik sendiri ke partainya," tuturnya. (ren)

img_title Tolak Pemilu Ditunda, La Nyalla: Elit Politik Bisa Ditawur Rakyat
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Ketua DPD: Amandemen 2002 Kecelakaan Akibat Kebut-kebutan Tanpa Rem

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyinggung lembaga yang dipimpinnya seolah seperti kehilangan peran.

img_title
VoxPop.co.id
14 Maret 2022
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut