Beranda
img_title

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H

advokat
31 Oktober 1958
s/d
Sekarang
img_title img_title
Cita-citanya menjadi penegak hukum terpenuhi. Patrialis Akbar memulai dengan masuk kuliah hukum, dosen, advokat, politikus, menteri, hingga hakim konstitusi. Ia menjadi salah satu tokoh yang pernah menduduki tiga lembaga negara yang berbeda; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Menjadi hakim konstitusi berarti menegakkan keadilan bagi harkat dan martabat kemanusiaan. Patrialis Akbar mengakui tidak memiliki visi pribadi karena ditakutkan akan mengacaukan Mahkamah Konstititusi (MK). MK memutuskan putusan yang diambil berdasarkan hasil keputusan kolektif, akan bahaya jika setiap hakim memiliki visi pribadi.

Patrialis Akbar lahir di Padang, Sumatera Barat, 31 Oktober 1958. Masa sekolah dasar hingga menengah diselesaikan di tempat kelahirannya. Lulus dari sekolah lanjutan atas, Patrialis merantau ke ibu kota. Ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jakarta dan  berhasil menyandang gelar sarjana hukum pada usia 25 tahun.

Selepas menyelesaikan pendidikan sarjananya, Patrialis memulai kariernya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah sekaligus menjadi pengacara dan penasehat hukum. Setelah sekian tahun menjalani profesi dosen dan pengacara, Patrialis beralih sebagai politikus. Dia bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, saat awal lahirnya Era Reformasi 1998.

Pada pemilu 1999, dia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 1999-2004. Pada pemilu berikutnya, dia terpilih kembali anggota dewan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PAN di MPR RI 2004-2009. Di tengah kesibukannya, Patrialis tetap menyelesaikan pendidikan master hukumnya di UGM dan doktornya di Unpad, Bandung.

Karier Patrialis di Senayan terhenti pada pemilu 2009, dia tidak terpilih kembali menjadi anggota dewan. Meski demikian, kariernya justru meroket.

Patrialis Akbar diberi tugas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2009-2011. Ia hanya tiga tahun menjalani sebagai menteri, setelah itu Patrialis menjadi anggota Kompolnas. Kariernya kembali menanjak saat dia menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi 2013-2018.

      
KELUARGA      
Istri                                       : Sufriyeni
Anak                                     : Lima Orang


PENDIDIKAN
    Sekolah Dasar Muhammadiyah Padang, 1971
    Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SMPN II, Padang, 1974
    Sekolah 4 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1975
    Sekolah 2 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang, 1977
    Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, STM Negeri II, Padang, 1977
    S1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1983
    S2, Magister Hukum Universitas Gajah Mada, 2010
    S3, Doktor Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, 2012

KARIER
    Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1989 – 1992
    Pengacara dan Penasehat Hukum, 1989 – 1999
    Anggota DPR dan Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI, 1999 - 2004
    Anggota DPR dan Ketua Fraksi PAN MPR RI, 2004 - 2009
    Menkumham RI, 2009 -2011
    Anggota Kompolnas, 2009 - 2011
    Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk, 2011 - 2013
    Hakim Mahkamah Konstitusi, 2013-2018


Berita Terkait
Bos BGN Siap Laksanakan Putusan MK, Skema Anggaran MBG Bakal Dibahas Kemenkeu

Bos BGN Siap Laksanakan Putusan MK, Skema Anggaran MBG Bakal Dibahas Kemenkeu

Nasional

31 Juli 2026
MK Minta Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, Menkeu Purbaya Bilang Begini

MK Minta Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, Menkeu Purbaya Bilang Begini

Nasional

31 Juli 2026
Nasib Gugatan Program MBG Ditentukan Besok, MK Siap Bacakan Putusan

Nasib Gugatan Program MBG Ditentukan Besok, MK Siap Bacakan Putusan

Nasional

29 Juli 2026
OJK Respons Putusan MK soal Pembayaran Manfaat Pensiun, Begini Aturan Terbarunya

OJK Respons Putusan MK soal Pembayaran Manfaat Pensiun, Begini Aturan Terbarunya

Bisnis

14 Juli 2026
MPR dan MK Resmi Teken MoU, Hakim Konstitusi Bakal Minta Pandangan MPR untuk Perkara Terkait UUD

MPR dan MK Resmi Teken MoU, Hakim Konstitusi Bakal Minta Pandangan MPR untuk Perkara Terkait UUD

Nasional

8 Juli 2026
Draft Sudah Diserahkan ke DPR, Said Iqbal Dorong Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru Dipercepat

Draft Sudah Diserahkan ke DPR, Said Iqbal Dorong Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Baru Dipercepat

Bisnis

6 Juli 2026
Puan Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung, DPR Segera Tindak Lanjuti

Puan Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung, DPR Segera Tindak Lanjuti

Nasional

2 Juli 2026
MK Tegaskan Pilkada Langsung Tak Bisa Diganggu Gugat, Suara Rakyat Tetap Menentukan

MK Tegaskan Pilkada Langsung Tak Bisa Diganggu Gugat, Suara Rakyat Tetap Menentukan

Video

2 Juli 2026
MK: Syarat Minimal Usia Calon Kepala Desa Tetap 25 Tahun

MK: Syarat Minimal Usia Calon Kepala Desa Tetap 25 Tahun

Nasional

30 Juni 2026
Nasib Gugatan MBG Masuk Dana Pendidikan Diputus MK Bulan Depan

Nasib Gugatan MBG Masuk Dana Pendidikan Diputus MK Bulan Depan

Nasional

16 Juni 2026
Tiga Kader Muhammadiyah Gugat soal Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri ke MK

Tiga Kader Muhammadiyah Gugat soal Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri ke MK

Nasional

10 Juni 2026
MK Putuskan Parpol Gugur di Dapil Jika Tak Penuhi 30% Caleg Perempuan

MK Putuskan Parpol Gugur di Dapil Jika Tak Penuhi 30% Caleg Perempuan

Nasional

25 Mei 2026
Putusan MK Tegaskan Status DKI Jakarta Tetap Ibu Kota, Otorita IKN Buka Suara

Putusan MK Tegaskan Status DKI Jakarta Tetap Ibu Kota, Otorita IKN Buka Suara

Bisnis

23 Mei 2026
Putusan MK Sebut Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Begini Kata Anies

Putusan MK Sebut Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Begini Kata Anies

Nasional

16 Mei 2026
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan Terkait Penanggulangan Wabah ke MK

Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan Terkait Penanggulangan Wabah ke MK

Nasional

14 Mei 2026
Gugatan UU IKN Ditolak, MK Sebut Ibu Kota Negara Masih Jakarta

Gugatan UU IKN Ditolak, MK Sebut Ibu Kota Negara Masih Jakarta

Nasional

13 Mei 2026
Soal Putusan MK, Kejagung Pastikan BPKP Masih Bisa Audit Kerugian Negara Bukan Cuma BPK

Soal Putusan MK, Kejagung Pastikan BPKP Masih Bisa Audit Kerugian Negara Bukan Cuma BPK

Nasional

12 Mei 2026
PBB Minta MK Ubah Wewenang Menkum: Dari Sahkan Jadi Catat Kepengurusan Parpol

PBB Minta MK Ubah Wewenang Menkum: Dari Sahkan Jadi Catat Kepengurusan Parpol

Nasional

5 Mei 2026
Tiga Advokat Minta Polri di Bawah Kemendagri, Wamendagri Bilang Begini

Tiga Advokat Minta Polri di Bawah Kemendagri, Wamendagri Bilang Begini

Nasional

27 April 2026
MK Tolak Gugatan Delpedro soal Pasal Penghasutan dan Berita Bohong

MK Tolak Gugatan Delpedro soal Pasal Penghasutan dan Berita Bohong

Nasional

17 April 2026
Share :