Berita Terbaru Penyesuaian pidana

Pertimbangan utama penyusunan RUU Penyesuaian Pidana itu adalah, yang pertama, kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif.

Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati agar Rancangan Undang-undang atau RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengusulkan agar ketentuan pidana minimum khusus tindak pidana narkoba dihapuskan.

RUU Penyesuaian Pidana menambahkan ketentuan baru terkait pemberian obat untuk menggugurkan kandungan bagi korban pemerkosaan dengan syarat tertentu tak bisa dipidana.

Pakar Hukum Hendry Indraguna menyebut RUU Penyesuaian Pidana membuka peluang menuju sistem hukum yang membebaskan rakyat.

Eddy mengungkapkan bahwa pembuatan RUU penyesuaian pidana ini memuat sembilan pasal. Pemerintah menyesuaikan berbagai Undang-undang dengan KUHP Nasional.

Eddy menjelaskan RUU Penyesuaian Pidana akan mulai dibahas oleh DPR dan pemerintah pada Selasa, 25 November 2025. Lalu, akan disahkan di rapat paripurna DPR pada Desember

Komisi III DPR akan mengadakan rapat perdana pembahasan RUU Penyesuaian Pidana pada Selasa, 25 November 2025. Komisi III menargetkan seluruh pembahasan selesai pekan ini.

Eddy menegaskan penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk memastikan seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum yang terpadu.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan membahas rancangan undang-undang (RUU) penyesuaian pidana mulai pekan depan.