Berita Terbaru Presidential threshold

Penghapusan presidential threshold merujuk amar Putusan MK No 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan MK pada Kamis, 2 Januari 2025.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, terus dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, Kemendagri melalui BSKDN, melakukan focus group discussion dengan pakar.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya mencermati putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas 20 persen alias presidential threshold.

GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

LSI Denny JA melakukan survei terkait sentimen publik atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu Presiden (Pilpres).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti wacana meniadakan parliamentary threshold (PT) menyusul putusan MK menghapus presidential threshold.

Anggota Komisi III DPR Bamsoet mengatakan putusan MK yang menghapus presidential threshold (PT) membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia.

Putusan MK dinilai memiliki implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Tanah Air. 

Pengamat politik menyatakan putusan MK terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold meminimalkan terjadinya politik transaksional.

Menkum menilai pemerintah tak bisa melakukan upaya hukum lainnya karena putusan MK bersifat final. Namun, Kementerian Hukum RI sudah meminta kepada Dirjen PP mengkajinya.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa capres dan cawapres yang ingin mencalonkan nanti tetap harus mendapatkan dukungan penuh dari parlemen.

Pengamat politik mendorong partai politik untuk berbenah secara kelembagaan internal setelah MK menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).