Rocky Gerung Seorang Republikan
- vstory
VoxPop - Dua kata “bajingan dan tolol” yang terlontar dari mulut Rocky Gerung telah membentuk dua barisan besar, yaitu pencela dan pembela. Mereka yang mencela Rocky bahkan melaporkan Rocky ke polisi berdiri di barisan kelompok relawan yang selama ini sebagai “penjaga Jokowi”. Kelompok ini monoton dan tidak meluas.
Mereka yang membela Rocky datang dari kelompok dan individu yang cukup beragam dan susah diklasifikasikan sebagai kelompok tertentu. Fenomena ini menggambarkan bagaimana sosok Rocky telah menjadi “sesuatu” yang tidak bisa disepelekan. Mereka datang dari kelompok-kelompok Milenial, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Pergerakan, Aktivis Buruh dan tokoh-tokoh oposisi. Kekuatan ini di luar dugaan bersama-sama membela Rocky. Pembela Rocky “mendalam dan meluas”. Mendalam karena mereka adalah kaum intelektual dan meluas karena mereka adalah kelompok dari semua kalangan dan generasi.
Fenomena Rocky ini persis dengan fenomena Amien Rais pada tahun 1998. Pidato-pidato politik Amien Rais menjadi “biang kerok” yang membuat gaduh istana. Sama dengan Amien Rais, Rocky datang dari tradisi akademisi yang sederhana dengan pikiran yang berani dan menantang. Tetapi jangan sepelekan pikiran akademisi, bisa mengguncang istana dan merobohkan kekuasaan.
Menarik apa yang dikatakan tokoh oposisi Dr. Syahganda Nainggolan mengenai Sosok Rocky yang disebutnya “Rocky The Plato”. Sebuah kalimat sederhana tetapi memiliki bobot intelektual dan akademisi. Bagi saya Rocky adalah seorang sosialis republikan yang berupaya menjaga nalar bangsa ini.
Sebagai orang sosialis, kata Syahganda, Rocky telah mewarisi tradisi intelektual Partai Sosialis Indonesia dan Syahrir (Mantan Perdana Menteri Pertama Indonesia). Tradisi kaum sosialis adalah tradisi kritis yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang berkembang di barat, dan paling banyak dipengaruhi oleh Filsafat Plato.
Tradisi barat yang dianut oleh Rocky mendorong dia untuk mengkritisi secara tajam dan berani terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu berpihak ke Cina. Sebagaimana kita Tahu baru-baru ini setelah meloloskan dua Undang-undang Omnibus Law, yaitu Cipta Kerja dan Kesehatan Jokowi telah membuat delapan kesepakatan dengan Cina. Delapan kesepakatan itu memang berbahaya, karena memberikan “karpet merah” seperti izin membangun Rumah Sakit di kota-kota besar di Indonesia, pentingnya belajar bahasa Tiongkok di Indonesia, dan kebijakan ekonomi yang sangat pro kepada Cina. Ini semacam gerakan Cinaisasi Indonesia.
