Tak Ada Satu pun Komisoner Titipan Industri
- Dokumentasi KPI
VoxPop.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat RI akhirnya memilih sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia baru. Usai dipilih, sembilan komisioner KPI periode 2016-2019 langsung menggelar rapat guna memilih ketua. Pemilihan yang dilakukan dengan cara voting tersebut akhirnya dimenangkan Yuliandre Darwis. Dosen Universitas Andalas Padang ini berhasil mengungguli kandidat lain.
Meski masih terbilang muda, pria yang pernah mendapat predikat sebagai Tokoh Peduli Penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2016 ini dipercaya untuk menakhodai lembaga yang bertugas mengawasi lembaga penyiaran tersebut.
Pria yang akrab disapa Andre ini mengakui, tak mudah memimpin KPI. Sejumlah tantangan sudah menghadang, mulai dari soal perpanjangan izin televisi, revisi UU Penyiaran, digitalisasi penyiaran hingga maraknya kampanye atau iklan politik yang dilakukan di televisi.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ini tak menampik, jika selama ini KPI dianggap sebagai macan ompong. Ia juga sadar, banyak kalangan yang meragukan kapasitas komisioner baru KPI. Untuk itu, ia akan memaksimalkan peran dan kinerja KPI. Ia juga sudah menyiapkan sejumlah program selama memimpin KPI. Berikut petikan wawancara VoxPop.co.id dengan pria kelahiran Jakarta, 21 Juli 1980 ini.
Apa saja yang sudah Anda lakukan setelah terpilih menjadi Ketua KPI?
Pertama, saya berusaha memahami administrasi dan beradaptasi dengan kesekretariatan atau kesekjenan. Selain itu, kami juga sudah melakukan pleno pertama. Di sana semua komisioner hadir menyamakan satu visi satu pikiran bagaimana ini bisa menjadi lembaga yang responsif dan secara aktif menangani persoalan-persoalan yang menjadi kewenangan KPI.
Berarti masih adaptasi ya?
Iya betul. Kita masih beradaptasi dengan seluruh komisioner, menyatukan visi dan misi. KPI ini kan terdiri sembilan komisioner. Frame kesembilan orang ini harus dikuatkan dulu, begitu juga dengan tim di kesekjenan atau kesekretariatan KPI.
Apa saja pekerjaan rumah yang ditinggalkan komisioner lama?
Pertama tentang perpanjangan izin siaran 10 stasiun TV. Kedua bagaimana ada rekomendasi dalam mekanisme pemberian sanksi.
Selain itu?
Revisi UU Penyiaran. Kemudian menyikapi tentang digitalisasi. Karena digitalisasi kesepakatan awalnya kan di bulan Juni 2015. Salah satu kesepakatannya waktu itu negara-negara berkembang dapat melaksanakan paling lambat tahun 2020. Tapi Indonesia masih berkutat dengan diskusi panjang, bahkan sampai terjadi perdebatan ke masalah undang-undang. Nah, ini menjadi hal yang penting sebenarnya.
