Bicara di Forum PBB, Menlu RI Tegaskan Komitmen Indonesia Melindungi HAM Dunia
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Menteri Luar Negeri RI Sugiono, berbicara dalam Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi Dewan HAM PBB sesi ke-58 di Jenewa Swiss pasa Selasa, 24 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Menlu menegaskan komitmen Indonesia yang teguh terhadap perlindungan hak asasi manusia.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mengadvokasi pendekatan yang adil dan berprinsip untuk mengatasi tantangan global,” Sugiono, dikutip Selasa, 25 Februari 2025.
Menlu Sugiono Saat Pernyataan Pers Tahunan Menlu di Jakarta (Doc: Istimewa)
- VoxPop.co.id/Natania Longdong
Sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dan negara demokrasi dengan mayoritas Muslim terbesar, kata Sugiono, Indonesia menjalankan peran penting dalam mempromosikan dunia yang adil dan setara.
“Peran ini menjadi semakin penting karena perdamaian dan kemakmuran global semakin terancam oleh tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya
Dia mengatakan, saat ini tatanan internasional semakin rapuh di mana ketidaksetaraan terus melebar. Ditambah lagi negara-negara berkembang yang saat ini terbebani dengan kesenjangan global yang semakin dalam, Rasisme, diskriminasi, ujaran kebencian, dan Islamofobia yang meningkat, mengancam kohesi sosial bagi jutaan orang.
“Islamofobia meningkat, mengancam kohesi sosial bagi jutaan orang, kebebasan tetap menjadi janji yang belum terpenuhi, mulai dari rakyat Palestina hingga gadis-gadis dan wanita yang tak terhitung jumlahnya di Afghanistan, konflik terus berlanjut, sementara unilateralisme secara mengkhawatirkan menjadi norma, merusak kepercayaan dalam kerja sama multilateral,” ujarnya
Menlu Sugiono saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. (dok. Istimewa)
- VoxPop.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
Tantangan-tantangan ini, kata Sugiono, menuntut komitmen baru dan tak tergoyahkan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan.
“Kami sangat yakin bahwa hak asasi manusia harus menjadi inti dari kebijakan nasional. Dan selama beberapa dekade, Indonesia telah berjuang dalam harmoni dan perdamaian, menegakkan prinsip hak asasi manusia sambil merangkul keragaman identitas etnis, agama, ras, dan bahasa yang kaya yang mendefinisikan bangsa kita,” ujarnya
Pemerintah Kukuhkan 188 Penggerak HAM di Desa, Bakal Digaji UMP
Wamen HAM Mugiyanto mengungkapkan para Penggerak HAM yang baru saja dikukuhkan bakal menerima gaji minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) masing-masing daerah.
